Page 43 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 43

8,7 JUTA PEKERJA AKAN TERIMA BSU

              BPJS  Ketenagakerjaan  (BPJAMSOSTEK)  resmi  menyerahkan  data  calon  penerima  Bantuan
              Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 1 juta ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Adapun
              estimasi yang akan menerima bantuan subsidi gaji per upah ini sebanyak 8,7 juta orang.

              Jumlah data yang diserahkan hari  ini 1 juta calon akan menerirna BSU dari estimasi 8,7 juta.
              Data  ini  dinamis  melihat  sesuai  dengan  peraturan  perlindungan  pekerja,"  ujar  Menteri
              Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  dalam  Konferensi  Pers  Penyerahan  Data  Calon
              Penerirna BSU 2021, Jumat (30/7/2021).

              Menaker Ida menegaskan, data 1 juta calon penerima subsidi upah itu akan diperiksa kembali
              oleh Kemenaker untuk memastikan kesesuaian format dan menghindari duplikasi data. "Adapun
              variabel  yang  akan  diperiksa  adalah  kelengkapan  data  antara  lain  nomor  rekening,  NIK,
              kemudian sektornya. Yang kedua, melakukan "Jumlah  data yang diserahkan hari ini 1 juta calon
              akan menerirna BSU dari estimasi 8,7 juta. Data ini dinamis melihat sesuai dengan peraturan
              perlindungan pekerja," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam Konferensi
              Pers Penyerahan Data Calon Penerirna BSU 2021, Jumat (30/7/2021).

              Menaker Ida menegaskan, data 1 juta calon penerima subsidi upah itu akan diperiksa kembali
              oleh Kemenaker untuk memastikan kesesuaian format dan menghindari duplikasi data. "Adapun
              variabel  yang  akan  diperiksa  adalah  keleng-kapan  data  antara  lain  nomor  rekening,  NIK,
              kemudian  sektornya.  Yang  kedua,  melakukan  pemadanan  dengan  data  penerima  bantuan
              pernerintah lainnya," kata Ida.

              Dia menjelaskan bahwa data 8,7 juta pekerja yang akan menerima total subsidi Rpl juta untuk
              dua  bulan  atau  Rp500.000  perbulan  itu  masih  dinamis  dan  merupakan  estimasi.  Kriteria
              penerima BSU pada 2021 diketahui tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
              16 Tahun 2021.

              Terdapat penyesuaian  pada kriteria penerima BSU pada 2021 ini, antara lain batas maksimal
              upah menjadi Rp3,5 juta atau jika upah minimum setempat lebih tinggi, maka akan mengacu
              pada  upah  minimum  yang  berlaku.  Untuk  masa  kepesertaan  aktif  BPJAMSOSTEK  ditentukan
              hingga Juni 2021.

              Penyaluran dana BSU ini diberikan kepada pekerja terdampak yang berada di wilayah PPKM
              kategori level tiga dan empat di seluruh Indonesia. Terakhir, untuk rekening bank yang bisa
              menerima BSU ini hanya diperkenankan menggunakan Bank Himbara (Bank BNI, Bank Mandiri,
              Bank BRI, dan Bank BTN).

              Besaran BSU 2021 mencapai Rp 500.000 selama dua bulan yang diberikan sekaligus atau total
              mencapai  Rp  l  juta.  Direktur  Utama  BPJAM-SOSTEK  Anggoro  Eko  Cahyo  mengatakan,
              penggunaan kembali data yang dikelolain statusnya untuk BSU menunjukkan pentingnya data
              Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (Jam-sostek)  yang  valid.  Data  kepesertaan  BPJAMSOSTEK
              terse-but merupakan bank data
              Kantor  cabang  BPJAM-SOSTEK  akan  berkoordinasi  dengan  HRD  perusahaan  untuk
              mengumpulkan secara kolektif tujuh mandatori data untuk syarat pembukaan rekening Bank
              Himbara, yaitu nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, alamat pemberi
              kerja, namaibu kandung, nomor telepon selu-lar, dan alamat email.
              "Mohon  kerja  sama  pihak  perusahaan  agar  proses  ini  dapat  berjalan  lancar,"  tambahnya.
              Anggoro  juga  mengungkapkan  penyerahan  data  BSU  dila-kukan  secara  bertahap  kepada
              Kemenaker sebagai pelaksana teknis BSU. Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat
              sasaran sekaligus meminimalisasi terjadi kesalahan distribusi BSU.

                                                           42
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48