Page 39 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

telah dilakukan penarikan besar-besaran oleh pemerintah pada tahun 2003, namun sampai
tahun 2007 pekerjaan yang merenggut hak-hak anak itu masih ditemukan.
Bekerja di jermal maupun di perkebunan termasuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak menurut
UU No 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan
tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Konvensi Hak Anak pasal 32 juga menyebutkan bahwa pekerja anak berhak dilindungi dari
pekerjaan yang membahayakan kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, perkembangan sosial,
ataupun mengganggu pendidikan mereka.

Ancaman Pendidikan

Pekerjaan yang buruk dan memprihatinkan seringkali mengeksploitasi anak, sehingga anak tidak
memiliki kesempatan untuk belajar dengan baik, bahkan tidak bisa mengenyam pendidikan lagi.
Sebanyak 40 persen pekerja usia anak tercatat sudah tidak bersekolah lagi.

Bekerja dalam status sebagai pelajar juga dapat mengurangi waktu anak bersosialisasi dan
belajar sehingga perkembangan anak menjadi kurang maksimal. Sakernas 2019 menemukan
masih ada sekitar 20 persen pekerja anak yang waktu bekerjanya lebih dari 40 jam seminggu.
Artinya, sekitar 470 ribu anak yang bekerja kurang lebih 5,7 jam per hari.

Padahal salah satu syarat anak diperbolehkan bekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 adalah maksimal bekerja selama 3 jam setiap harinya serta tidak boleh mengganggu waktu
belajar. Namun tidak dapat dimungkiri pada praktiknya banyak anak yang harus bekerja
melewati batas waktu yang ditentukan.

Jika hal ini dibiarkan tentu saja akan mengganggu pendidikan dan capaian pembelajarannya.
Bahkan bisa berdampak pada keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan.
Penelitian Mahmud et al. (2020) menunjukkan, anak yang bekerja secara terus menerus dan
masih bersekolah, cenderung malas bersekolah, dan memiliki tingkat kehadiran rendah, serta
prestasi sekolah menurun dibandingkan saat anak sebelum bekerja.

Pandemi Covid-19 semakin menambah kompleks masalah pekerja anak. Kerentanan ekonomi
akibat pandemi menimbulkan efek domino pada anak-anak.

Penutupan sekolah dan dilakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan Belajar dari Rumah
(BDR), menjadi peluang untuk mempekerjakan anak agar menambah penghasilan keluarga.

Bagi sebagian daerah yang memiliki keterbatasan akses teknologi sehingga terkendala proses
pembelajaran jarak jauh, membuat anak-anak mengikuti orangtua bekerja entah di ladang,
hutan, atau ikut melaut sehingga mengabaikan pendidikannya.

Survei KPAI menemukan ada 25 persen dari pekerja anak yang tidak mengikuti PJJ selama
pandemi, sementara 75 persen lainnya masih tetap sekolah melalui PJJ.
Hal ini menjadi salah satu tantangan dunia pendidikan di masa pandemi. Alih-alih masalah
pekerja anak bisa dientaskan, pandemi semakin memperbesar peluang anak usia sekolah terjun
ke dunia kerja bahkan dengan risiko pekerjaan yang membahayakan.

Efeknya, semakin besar kesulitan seorang anak mengakses pendidikan, semakin besar pula
lingkaran hitam kebodohan dan kemiskinan yang terjadi. Menjadi tantangan besar bagi
pemerintah mewujudkan Program Aksi Menuju Indonesia bebas Pekerja Anak Tahun 2022
sebagai upaya untuk menurunkan jumlah anak yang bekerja. (LITBANG KOMPAS)

38