Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 41
3. Kriteria Penerima BLT Subsidi Gaji Penerima subsidi merupakan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK), dan menjadi peserta aktif program
jaminan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021.
Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak Covid-19.
"Penerima BSU adalah mereka yang memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan dan
bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang
ditetapkan pemerintah," tulis aturan Kemnaker yang dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis
(29/7/2021).
4. BLT Harus Dikembalikan Selain itu, jika penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan namun
telah menerima BSU maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan yang telah
diterima ke rekening kas negara melalui sistem penerimaan negara secara elektronik.
5. Prioritas BLT untuk Pekerja Ini
Pemberian BSU diutamakan bagi pekerja sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi,
aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan
kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
6. Cek Rekening
BLT subsidi gaji Rp1 juta akan langsung masuk ke rekening pekerja.
Menurut rencana, total 8 juta pekerja yang terdampak PPKM level 4 akan mendapatkan BLT
subsidi gaji dengan syarat gaji di bawah Rp3,5 juta.Saat ini, Kemnaker terus mematangkan data
pekerja yang menerima BLT subsidi gaji agar tidak salah sasaran.
"Kita ingin betul-betul tepat sasaran governansinya bagus," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker
Anwar Sanusi kepada Okezone.
7. Perusahaan Kena Sanksi
Dalam aturan Kemnaker, ditegaskan bagi pengusaha atau pemberi kerja tidak memberikan data
yang sebenarnya, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Aturan ini ditetapkan pada 28 Juli 2021, dan berlaku sejak
diundangkan.
40
