Page 477 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 477
Judul Kritik Besaran Subsidi Upah Rp 1 Juta, Pengelola Mal Sebut Jumlahnya
Tidak Cukup
Nama Media tempo.co
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1489135/kritik-besaran-subsidi-upah-rp-1-
juta-pengelola-mal-sebut-jumlahnya-tidak-cukup
Jurnalis Caesar Akbar
Tanggal 2021-07-30 18:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai
besaran bantuan subsidi upah yang bakal digelontorkan pemerintah terlalu kecil. Pemerintah
mengalokasikan besaran BSU yang diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 1 juta
selama dua bulan diberikan sekaligus melalui transfer bank. Adapun jumlah calon penerima BSU
diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang.
KRITIK BESARAN SUBSIDI UPAH RP 1 JUTA, PENGELOLA MAL SEBUT JUMLAHNYA
TIDAK CUKUP
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai
besaran bantuan subsidi upah yang bakal digelontorkan pemerintah terlalu kecil.
Pemerintah mengalokasikan besaran BSU yang diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp
1 juta selama dua bulan diberikan sekaligus melalui transfer bank. Adapun jumlah calon
penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang.
"Dengan maksimum upah Rp 3,5 juta per bulan, maka kurang lebih hanya 14 persen. Jadi subsidi
tersebut rasanya kurang mengingat kondisi-kondisi saat ini," ujar Alphonzus kepada Tempo,
Kamis, 29 Juli 2021.
Pengelola pusat perbelanjaan lantas meminta subsidi upah pekerja sebesar 50 persen karena
defisit usaha sudah terjadi hampir selama 1,5 tahun. Apalagi, ia mengatakan dampak PPKM
Darurat tidak akan bisa langsung diatasi pada saat PPKM Darurat selesai atau dihentikan.
"Sudah hampir pasti akan diperlukan waktu tidak kurang dari tiga bulan untuk memulihkan
dampak PPKM Darurat," ujar Alphonzus.
Sebelumnya, Menurut Alphonzus, para pengusaha sudah mengalami kondisi yang lebih berat
saat memasuki tahun 2021, berbeda dengan situasi tahun 2020. "Meskipun tahun 2020 yang
476
