Page 61 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

beberapa daerah yang menetapkan PPKM level 3 dan 4 serta termasuk basis industri, tetapi tidak
masuk dalam cakupan daerah penerima subsidi upah. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja dalam Penanganan Dampak Covid-19 menetapkan ada 167
wilayah kabupaten/kota di 28 provinsi yang menerapkan PPKM level 3 dan 4 yang termasuk
penerima bantuan subsidi upah.

PENETAPAN WILAYAH PERLU LEBIH CERMAT

Tidak semua wilayah yang menerapkan PPKM level 3 dan 4 mendapat bantuan subsidi upah
pekerja. Subsidi segera disalurkan pekan ini.

Daftar wilayah yang mendapatkan bantuan subsidi upah dinilai belum sesuai dengan kondisi riil
penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dan 4. Ada
beberapa daerah yang menetapkan PPKM level 3 dan 4 serta termasuk basis industri, tetapi tidak
masuk dalam cakupan daerah penerima subsidi upah.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja dalam Penanganan
Dampak Covid-19 menetapkan ada 167 wilayah kabupaten/kota di 28 provinsi yang menerapkan
PPKM level 3 dan 4 yang termasuk penerima bantuan subsidi upah.

Lampiran aturan tersebut mencantumkan dengan detail daerah-daerah yang pekerjanya bisa
mendapat subsidi, termasuk dengan status PPKM yang sedang dijalankan. Namun, tak semua
wilayah yang termasuk zona merah penyebaran Covid-19 dan menerapkan PPKM level 3 dan 4
bisa menerima bantuan subsidi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mencontohkan, di Sumatera Utara, wilayah
yang mendapatkan bantuan subsidi upah hanya Kota Medan (PPKM level 4) dan Kota Sibolga
(PPKM level 3). Padahal, ada 21 daerah lainnya yang merupakan wilayah dengan PPKM level 3,
tetapi tidak termasuk sebagai penerima subsidi upah seperti yang diatur dalam Permenaker No
16/2021.

"Di daerah-daerah PPKM level 3 tersebut ada yang menjadi daerah basis industri dengan banyak
pekerja. Kalau seperti ini, ada diskriminasi karena akan banyak pekerja di daerah PPKM level 3
yang tidak mendapatkan subsidi upah," kata Timboel, Minggu (1/8/2021), di Jakarta.

Selain di Sumut, contoh lain ditemukan di Nusa Tenggara Barat. Di provinsi ini, hanya Kota
Mataram yang menerapkan PPKM level 4 yang masuk dalam daftar penerima bantuan subsidi
upah. Delapan kabupaten/kota lainnya yang menerapkan PPKM level 3 tidak masuk dalam
cakupan.

Di Sulawesi Utara, Kota Manado dan Kota Tomohon yang menerapkan PPKM level 3 termasuk
dalam daftar penerima. Namun, Kota Bitung yang menerapkan PPKM level 4 justru tidak
diikutsertakan sebagai penerima bantuan.

Timboel menyarankan agar lampiran berisi daftar penerima subsidi upah itu ditinjau ulang.
"Lampiran permenaker tidak sesuai dengan kondisi riil penetapan PPKM level 3 dan 4 di daerah
masing-masing. Sebelum bantuan subsidi upah dilaksanakan, konsistensi regulasi ini perlu
diperhatikan agar tidak menimbulkan diskriminasi bagi pekerja," ujarnya.

Selain problem sebaran wilayah, Timboel juga menyoroti bantuan subsidi upah yang hanya
ditujukan untuk peserta BP Jamsostek berkategori penerima upah (PU) yang merupakan pekerja

60