Page 60 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

Judul Penetapan Wilayah Perlu Lebih Cermat
Nama Media Kompas
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg11
Jurnalis Age
Tanggal 2021-08-02 04:25:00
Ukuran 217x205mmk
Warna Warna
AD Value Rp 186.620.000

News Value Rp 559.860.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Di daerah-daerah PPKM
level 3 tersebut ada yang menjadi daerah basis industri dengan banyak pekerja. Kalau seperti
ini, ada diskriminasi karena akan banyak pekerja di daerah PPKM level 3 yang tidak mendapatkan
subsidi upah

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Lampiran permenaker
tidak sesuai dengan kondisi riil penetapan PPKM level 3 dan 4 di daerah masing-masing. Sebelum
bantuan subsidi upah dilaksanakan, konsistensi regulasi ini perlu diperhatikan agar tidak
menimbulkan diskriminasi bagi pekerja

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau alasannya selama
ini karena pekerja informal tidak terdata, seharusnya peserta BPU ini bisa diikutsertakan karena
datanya ada. Tinggal nanti dicek ulang apakah mereka sudah menerima bantuan lain atau tidak
negative - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Eco-nomics and
Finance (Indef)) Kalau hanya berpatok pada data BP Jamsostek, yang menerima umumnya
adalah pekerja yang pemasukannya stabil di perusahaan yang relatif mapan. Masih banyak
pekerja yang tak terdata sebagai peserta Jamsostek dan mereka ini yang justru lebih terdampak

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ada juga proses administrasi keuangan
yang sedang kami selesaikan (dengan Kementerian Keuangan). Semoga bisa (disalurkan) pekan
ini
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Begitu data lengkap, terverifikasi,
langsung kita kirim karena tujuannya untuk segera mengurangi dampak yang dialami pekerja
yang terkena PPKM

Ringkasan
Daftar wilayah yang mendapatkan bantuan subsidi upah dinilai belum sesuai dengan kondisi riil
penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dan 4. Ada

59