Page 62 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

formal. Menurut dia, peserta BP Jamsostek berkategori bukan penerima upah (BPU) yang
merupakan pekerja informal juga berhak mendapat bantuan karena mereka juga terdampak
PPKM selama pan-demi Covid-19.

Data BP Jamsostek per Februari 2021 menyebutkan, dari total peserta 48,6 juta, ada 2,68 juta
peserta BPU yang aktif. "Kalau alasannya selama ini karena pekerja informal tidak terdata,
seharusnya peserta BPU ini bisa diikutsertakan karena datanya ada. Tinggal nanti dicek ulang
apakah mereka sudah menerima bantuan lain atau tidak," ungkapnya.

Sebelumnya, hal yang sama diutarakan Direktur Institute for Development of Economics and
Finance Tauhid Ahmad. Menurut dia, bantuan subsidi upah sangat dibutuhkan pekerja di tengah
tekanan lonjakan kasus Covid-19 saat ini. Namun, cakupan penerimanya perlu lebih merata agar
lebih tepat sasaran.

"Kalau hanya berpatok pada data BP Jamsostek, yang menerima umumnya adalah pekerja yang
pemasukannya stabil di perusahaan yang relatif mapan. Masih banyak pekerja yang tak terdata
sebagai peserta Jamsostek dan mereka ini yang justru lebih terdampak," kata Tauhid.

Misalnya, pekerja kontrak yang tidak mendapat Jamsostek. Peluang mereka untuk dirumahkan,
dikurangi jam kerjanya, serta dipecat (PHK) di masa krisis ini lebih besar daripada pekerja tetap.
Atau, pekerja yang berstatus tetap, tetapi tidak didaftarkan di BP Jamsostek karena pemberi
kerjanya abai atau merasa tak sanggup membayar iuran rutin.

Pekan ini

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan,
pemerintah berencana mentransfer dana bantuan subsidi upah ke rekening setiap pekerja mulai
pekan ini. Adapun data 1 juta calon penerima tahap pertama dari BP Jamsostek telah diterima
pada Jumat (30/7).

Berkaca dari pengalaman tahun lalu, Kementerian Ketenagakerjaan biasanya membutuhkan 4-7
hari untuk memverifikasi data calon penerima yang sudah diterima dari BP Jamsostek. Variabel
yang akan diperiksa ulang adalah kelengkapan data nomor rekening, nomor induk kependudukan
(NIK) pekerja, serta sektor tempat bekerja.

Selanjutnya, pemadanan dilakukan terhadap data calon penerima bantuan subsidi upah dengan
data penerima bantuan pemerintah lainnya agar tidak ada yang menerima bantuan ganda. "Ada
juga proses administrasi keuangan yang sedang kami selesaikan (dengan Kementerian
Keuangan). Semoga bisa (disalurkan) pekan ini," kata Anwar.

Untuk tahap berikutnya, Anwar berharap proses penyerahan data dari BP Jamsostek bisa
berlangsung lebih cepat. "Begitu data lengkap, terverifikasi, langsung kita kirim karena tujuannya
untuk segera mengurangi dampak yang dialami pekerja yang terkena PPKM," ujarnya. (AGE)

61