Page 742 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

KIPOP. Saat ini lanjut dia sudah ada kurang lebih 5.568 KIPOP yang tercetak dari 52 perusahaan
yang mengajukan." kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Manto, dalam
keterangannya, Jumat (30/6).

52 PERUSAHAAN DI DEPOK AJUKAN KARTU IDENTITAS PEKERJA SEKTOR
PRIORITAS

Sebanyak 52 perusahaan di Kota Depok, Jawa Barat telah mengajukan pembuatan Kartu
Identitas Pekerja Sektor Prioritas (KIPOP) untuk para pekerjanya agar mereka dapat beraktivitas
menuju tempat kerjanya selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Sejak tanggal 11 Juli 2021 berbagai perusahaan telah mengajukan permohonan pembuatan
KIPOP. Saat ini lanjut dia sudah ada kurang lebih 5.568 KIPOP yang tercetak dari 52 perusahaan
yang mengajukan." kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Manto, dalam
keterangannya, Jumat (30/6).

Dikatakannya, puluhan perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan manufaktur, perbankan,
perhotelan dan ekspedisi. Kartu identitas ini sendiri berlaku saat masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurutnya, aturan pembuatan KIPOP tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Depok
Nomor: 443/274/Kpts/Dinkes/Huk/2021. Yaitu tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan
PPKM Darurat.

"Dengan dikeluarkannya KIPOP ini, menjadi dasar untuk pekerja agar bisa melakukan tugas
sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan bisa membantu saat ingin bekerja," ujarnya.

Ia mengatakan KIPOP ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja agar dapat
beraktivitas. Untuk mendapatkan KIPOP, terdapat beberapa syarat dan prosedur yang wajib
diikuti perusahaan.

"Ya, ada beberapa syarat dan prosedur. Seperti, perusahaan menyampaikan surat permohonan
ke Disnaker Kota Depok," terangnya seperti dilansir dari Antara.

Selain itu melampirkan fotokopi Surat Keterangan atau Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan
Industri (IOMKI) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Kemudian, melampirkan
nama pegawai, Nomor Induk Pegawai (NIP), nama perusahaan dan alamat perusahaan.

"Untuk prosedur, data pegawai masing-masing dibuat dalam format word. KIPOP yang sudah
dicetak juga disarankan untuk dilaminating. Kemudian, bahan pembuatan KIPOP disiapkan oleh
pemohon atau perusahaan," katanya.

Manto juga menyebutkan kartu KIPOP berlaku sampai masa PPKM Darurat berakhir. Dirinya
berharap, dokumen ini bisa digunakan untuk keperluan perusahaan.
"Mudah-mudahan bisa membantu pegawai dalam melaksanakan tugas maupun kewajiban dari
perusahaan. Baik untuk pekerja kantoran maupun lapangan," tutupnya. [fik]

741