Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 104
Dalam aduannya, Habibus menyebut buruh dengan status pekerja tetap sebanyak 53 persen,
karyawan kontrak 26 persen, karyawan outsourcing 14 persen, dan harian lepas 7 persen.
Ia mengungkapkan, 20 perusahaan yang dilaporkan itu tersebar di Surabaya, Gresik, Sidoarjo,
dan Banyuwangi.
"Jumlah korban terdampak pelanggaran THR ada sebanyak 3.452 orang dengan beberapa
temuan modus di lapangan," ujar Habibus.
Ribuan pekerja tidak mendapat haknya, seperti THR tidak dibayar, terlambat, dibayar secar
dicicil, atau diganti dengan bingkisan.
"Berdasarkan keterangan pengadu sampai H-3 Lebaran, mereka belum menerima THR," ucap
Habibus.
Adapun persentase jenis pelanggaran THR, yakni THR tidak dibayar sebesar 15 persen, THR
tidak dibayar sesuai ketentuan 29 persen, THR dibayar terlambat 23 persen, THR dicicil 21
persen, dan THR diganti bingkisan sebesar 12 persen.
Berdasarkan temuan tersebut, Posko THR Jatim sudah memberikan rekomendasi kepada Dinas
Ketenagakerjaan Jawa Timur agar melakukan penindakan kepada 20 perusahaan tersebut.
"Karena pelanggaran yang banyak diadukan di posko pengaduan adalah keterlambatan
pemberian THR dan/atau dicicil dan pekerja tidak diajak berunding yakni sampai H-3 Lebaran
yang mana tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata dia.
Atas temuan tersebut, Habibus menyebut Tim Posko THR 2021 Jawa Timur merekomendasikan
kepada Disnakertrans Jawa Timur untuk: 1. Disnakertrans Jawa Timur wajib melakukan
penegakan sanksi 5 persen kepada perusahaan yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya
Keagamaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Disnakertrans Jawa Timur wajib melakukan penegakan sanski administrasi kepada
perussahaan yang tidak melakukan pembayaran THR sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
3. Disnakertrans Jawa Timur wajib melakukan sanksi sosial kepada perusahaan yang tidak
melakukan pembayaran THR dengan cara disiarkan melalui media cetak maupun elektronik.
4. Mendesak Disnakertrans Jawa Timur segera mengeluarkan nota dinas tentang pelanggaran
perusahaan yang tidak mematuhi peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor
6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.
103
