Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 108
Yoeyoen menyatakan bahwa seluruh laporan tersebut sudah dilanjutkan ke Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel. Dia berharap instansi pengawas perusahaan tersebut
dapat menindaklanjuti kondisi ini sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau tidak sempat sebelum lebaran. Pascalebaran pun akan tetap kami tagih kekurangan dari
THR ini," pungkasnya.
Sesuai SE dari Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021, para perusahaan wajib
membayarkan THR tahun 2021 secara penuh kepada pekerja/buruh, tanpa harus dicicil.
Dalam SE tersebut, tertuang jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan,
perlu ada dialog atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan juga wajib
melaporkan keuangan internal.
Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh dalam waktu yang
ditentukan, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dikenakan sanksi administratif.
Sanksi administratif tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan yakni Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan Permenaker 6 tahun 2016.
Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. (jejakrekam).
107
