Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 106
Adapun, sanksi tersebut direkomendasikan oleh pengawas ketenagakerjaan ke gubernur, bupati,
atau wali kota setempat. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif tentang Pengupahan.
Namun, kenyataannya, sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran tertulis. ”Pengusaha tahu,
tidak mungkin izin operasional mereka dicabut karena pemerintah daerah akan kehilangan
sumber pendapatan dan pengangguran justru akan meningkat. Sampai saat ini, tidak ada
perusahaan pengemplang THR yang izin usahanya dicabut,” terang Timboel.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said
Iqbal yang menilai penerapan sanksi ujung-ujungnya hanya sebatas retorika. Pemerintah terus
menggaungkan penegakan sanksi yang tegas, tetapi tidak ada efek jera yang diciptakan.
“Pemerintah tidak mungkin menghukum sekian banyak perusahaan yang tidak membayar THR,”
ujarnya.
Oleh karena itu, Timboel menambahkan, penetapan sanksi perlu dikaji ulang agar efektif
memberikan efek jera tanpa perlu berisiko mengakibatkan PHK. Jika perlu, dilakukan revisi
perangkat hukum yang mengatur ketentuan pembayaran THR.
"Misalnya, sanksi pemblokiran sebagian dana di rekening perusahaan sesuai nilai THR yang tidak
dibayar,” cetusnya.
105
