Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 15

Judul               Ombudsman Jatim Minta Kepala Daerah Beri Kepastian Hukum Terkait
                                    THR
                Nama Media          liputan6.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://surabaya.liputan6.com/read/4555385/ombudsman-jatim-minta-
                                    kepala-daerah-beri-kepastian-hukum-terkait-thr
                Jurnalis            Liputan6.com
                Tanggal             2021-05-11 05:17:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Agus  Muttaqin  (Kepala  Perwakilan    Ombudsman    RI  Jawa  Timur)  Ini  berpotensi
              maladministrasi bisa terjadi jika pemerintah tidak mampu melaksanakan ketentuan dalam Surat
              Edaran  (SE)  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan
              Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021

              negative - Agus Muttaqin (Kepala Perwakilan  Ombudsman  RI Jawa Timur) Ombudsman Jatim
              akan mengakomodir pengaduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran THR Keagamaan 2021,
              sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Besar harapan kami, agar ini menjadi perhatian bagi
              seluruh  pihak,  terutama  bagi  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Pemda  untuk  merespons  keluhan-
              keluhan pekerja/buruh dan pegawai di lingkungan pemerintahan



              Ringkasan

              Kepala Perwakilan  Ombudsman  RI Jawa Timur Agus Muttaqin meminta kepala daerah tegas,
              akomodatif dan dapat menjamin kepastian hukum terhadap pihak perusahaan dan pekerja atau
              buruh terkait masalah Tunjangan hari raya (THR). "Ini berpotensi maladministrasi bisa terjadi
              jika  pemerintah  tidak  mampu  melaksanakan  ketentuan  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Menteri
              Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
              Raya (THR) Keagamaan 2021," ujarnya, Senin (10/5/2021).



              OMBUDSMAN JATIM MINTA KEPALA DAERAH BERI KEPASTIAN HUKUM TERKAIT
              THR

              Surabaya -  Kepala Perwakilan  Ombudsman  RI Jawa Timur Agus Muttaqin meminta kepala
              daerah tegas, akomodatif dan dapat menjamin kepastian hukum terhadap pihak perusahaan dan
              pekerja atau buruh terkait masalah Tunjangan hari raya (THR).




                                                           14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20