Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 16
"Ini berpotensi maladministrasi bisa terjadi jika pemerintah tidak mampu melaksanakan
ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021," ujarnya, Senin
(10/5/2021).
Ombudsman Jatim menghimbau agar pekerja/buruh berperan serta turut mengawasi haknya
bila diduga terjadi pelanggaran oleh perusahaan. Demikian juga diharapkan agar pemerintah
dapat memberikan respons yang jelas atas setiap pelanggaran dalam pelaksanaan THR 2021.
Terkait dengan hal tersebut, Ombudsman RI Jawa Timur juga turut mengawasi pelaksanaan
THR Keagamaan 2021, termasuk apabila Pemda belum memberikan THR bagi pegawainya.
Dalam kaitan itu, Ombudsman akan mengawasi instansi yang bersangkutan. Sementara ini,
beberapa subtansi yang telah masuk ke Ombudsman di antaranya belum diberikannya THR
bagi ASN yang terjadi di tiga kabupaten/kota. Pengaduan itu masuk pada 10 Mei 2021.
"Ombudsman Jatim akan mengakomodir pengaduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran THR
Keagamaan 2021, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Besar harapan kami, agar ini
menjadi perhatian bagi seluruh pihak, terutama bagi Dinas Ketenagakerjaan dan Pemda untuk
merespons keluhan-keluhan pekerja/buruh dan pegawai di lingkungan pemerintahan," kata
Agus.
Pengaduan itu akan diselesaikan menggunakan mekanisme respons cepat ombudsman (RCO)
yang hanya butuh waktu 1 x 24 jam untuk penyelesaiannya.
15
