Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 21

Judul               Garmen & Tekstil Mendominasi
                Nama Media          Bisnis Indonesia
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         Pg7
                Jurnalis            M Faisal Nur Ikhsan
                Tanggal             2021-05-11 04:14:00
                Ukuran              137x147mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 68.500.000

                News Value          Rp 205.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Ringkasan

              Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Tengah  menerima  92  aduan  terkait
              dengan  pembayaran  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  idulfitri  per  10  Mei  2021.  Kepala  Bidang
              Pengawasan  Disnakertrans  Provinsi  Jawa  Tengah  Mumpuniati  menjelaskan  bahwa  sebagian
              besar aduan berasal dari perusahaan garmen dan tekstil karena pembayaran THR dicicil.



              GARMEN & TEKSTIL MENDOMINASI
              | KASUS PENGADUAN THR |

              Bisnis, SEMARANG --- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menerima
              92 aduan terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) idulfitri per 10 Mei 2021.

              Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Mumpuniati menjelaskan bahwa
              sebagian  besar  aduan  berasal  dari  perusahaan  garmen  dan  tekstil  karena  pembayaran  THR
              dicicil.

              "Didominasi sektor gaimen dan tekstil. Mayoritas terjadi di wilayah Satwasker Semarang dan
              Satwasker Surakarta," ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/5).

              Mumpuniati  menambahkan,  aduan  yang  diterima  Posko  Pembayaran  THR  tidak  hanya  dari
              mereka yang datang langsung ke posko, tetapi sebagian aduan berasal dari pesan WhatsApp,
              LaporGub, juga sambungan telepon.

              Proses setelah aduan adalah Disnakertrans memeriksa perusahaan yang diadukan oleh pelapor.
              Sejumlah sanksi dan denda telah disiapkan bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan
              mengenai pembayaran THR.

              "Pada prinsipnya perusahaan yang tidak mematuhi aturan tentang THR Permenaker No. 6/2016
              dan SE Menaker No. 6/2021 akan dikenakan sanksi bisa berupa denda atau sanksi administrasi
              mulai  dari  teguran  tertulis,  penghentian  sementara,  sampai  dengan  pembekuan  usaha,"
              jelasnya.





                                                           20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26