Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 77

"Karena ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. Karena risiko cukup
              tinggi, saya kira negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada bapak/ibu semua," kata
              Ida dalam keterangan tertulis, Senin (10/5).

              Adapun, Ida mengapresiasi langkah yang diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok, dimana dari
              data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021, jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung priok sebanyak
              2.325 orang dan seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
              Program Jaminan Kematian (JKM).

              Selain itu, sebagian pekerja juga mendaftar sebagai peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).
              "Saya kira apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi
              Pelabuhan lainnya," jelas Ida.

              Lebih  lanjut,  Ida  mengatakan  pemerintah  sudah  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  40
              tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
              tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020
              tentang Cipta Kerja berikut aturan turunannya. Hal tersebut sebagai upaya memberi pelindungan
              jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal.

              Menurutnya,  hadirnya  UU  Cipta  Kerja  tidak  hanya  untuk  meningkatkan  investasi  guna
              menciptakan  lapangan  kerja,  namun  juga  untuk  memperkuat  sistem  jaminan  sosial
              ketenagakerjaan  yang  sudah  ada.  Penguatan  pelindungan  sosial  tersebut  diwujudkan  salah
              satunya  dengan  diluncurkannya  program  jaminan  sosial  baru,  yakni  Jaminan  Kehilangan
              Pekerjaan (JKP).

              JKP diperuntukan bagi pekerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK. Nantinya,
              mereka akan mendapatkan manfaat berupa pelatihan kerja, hingga informasi pasar kerja.

              Sementara itu, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan bahwa
              TKBM  bekerja  pada  jenis  pekerjaan  dengan  risiko  cukup  tinggi. Oleh  karenanya,  diharapkan
              TKBM mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

              Anggoro  menjelaskan,  berbagai  program  yang  disediakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  tidak
              hanya  untuk  membantu  pekerja/buruh  manakala  mengalami  kecelakaan  kerja,  namun  juga
              memberi pelindungan kepada keluarganya.
              "Jadi  benefit  ini  manakah  terjadi  kecelakaan  kerja  pada  bapak/bu,  manfaatnya  juga  akan
              dirasakan oleh keluarga," ujarnya.



























                                                           76
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82