Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 81
Judul Sanksi Pelanggaran THR Dinilai Hanya Retorika, Sekjen Kemenaker:
Kondisi Lagi Sulit
Nama Media kompas.tv
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/172861/sanksi-pelanggaran-thr-dinilai-
hanya-retorika-sekjen-kemenaker-kondisi-lagi-sulit
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-10 19:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ada relaksasi sampai H-1. Bisa saja
perusahaan masih mencari uang untuk membayar sampai H-1. Kami terus monitor
Ringkasan
Pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembayaran THR hanya retorika dari
tahun ke tahun. Untuk itu, penetapan sanksi perlu dikaji ulang agar efektif memberikan efek jera
tanpa membawa risiko pengangguran. Pada tahun 2020, ada 410 laporan pengaduan
pembayaran THR. Sebanyak 307 perusahaan di 24 provinsi sudah melunasi pembayaran dan
103 perusahaan masih dalam pemeriksaan.
SANKSI PELANGGARAN THR DINILAI HANYA RETORIKA, SEKJEN KEMENAKER:
KONDISI LAGI SULIT
JAKARTA, - Pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembayaran THR hanya
retorika dari tahun ke tahun. Untuk itu, penetapan sanksi perlu dikaji ulang agar efektif
memberikan efek jera tanpa membawa risiko pengangguran.
Pada tahun 2020, ada 410 laporan pengaduan pembayaran THR. Sebanyak 307 perusahaan di
24 provinsi sudah melunasi pembayaran dan 103 perusahaan masih dalam pemeriksaan.
Sejauh ini, dari ratusan perusahaan itu, baru lima perusahaan yang direkomendasikan mendapat
sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Melansir dari laman Kompas.id (8/5/2021), Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,
Anwar Sanusi mengatakan, mayoritas aduan terkait pelanggaran THR yang masuk adalah THR
yang dicicil. Ada perusahaan yang baru membayar 50 persen atau 25 persen.
80
