Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 78
Judul Disnaker Maros Terima Satu Aduan THR
Nama Media Radar Makassar
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg3&4
Jurnalis BAK
Tanggal 2021-05-10 19:21:00
Ukuran 578x368mmk
Warna Warna
AD Value Rp 187.850.000
News Value Rp 939.250.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Jelang Idul fitri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Transmigrasi) Kabupaten Maros baru
mendapat satu laporan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Maros, Amiruddin menjelaskan jika H-3 jelang ldul fitri, (Disnaker-trans)Maros
sudah menerima satu laporan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
DISNAKER MAROS TERIMA SATU ADUAN THR
Jelang Idul fitri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Transmigrasi) Kabupaten Maros baru
mendapat satu laporan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maros, Amiruddin menjelaskan jika H-3 jelang ldul
fitri, (Disnakertrans) Maros sudah menerima satu laporan terkait pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR)
"Jadi sudah ada yang datang melapor sampai saat ini baru satu. Sepertinya yang melapor ini
perwakilan," jelasya.
Amiruddin menegaskan sesuai surat edaran Kementerian Tenaga Kerja, seharusnya pihak
perusahaan sudah membayarkan THR pekerjanya minimal tujuh hari sebelum lebaran.
Sesuai dengan Surat edaran Menteri Tenaga Kerja itu, THR keagamaan waj ib dibayarkan paling
lambat H-7 atau tujuh hari sebelum hari raya, jadi seharusnya sudah dibayarkan karena ini sisa
tiga hari menjelang lebaran,"ungkapnya.
Amiruddin mengatakan menyikapi laporan itu, Disnaker Maros akan memanggil pihak
perusahaan tersebut untuk dilakukan klarifikasi.
"Kami akan panggil perusahaan tersenut untuk dilakukan mengklarifikasi apa alasan belum
membayarkan THR pekerja atau buruh," jelasnya. Saat ini kata dia ada sebanyak 254 perusahaan
di Maros yang wajib membayarkan THR.
Dia juga mengurai pembayaran THR Keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Di mana THR
77
