Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

"Tugas mediator mendorong tercapainya dialog yang kekeluargaan serta menyepakati jalan
tengah jumlah THR yang dibayarkan dan batas waktu yang ditetapkan," kata Haiyani.
Tanggapan pengusaha Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Anton Supit mengatakan perundingan bipartit merupakan kesempatan
membangun rasa percaya antara manajemen perusahaan dengan pekerja. "Pada dasarnya,
kalau hubungan pekerja dan pengusaha selama ini terjaga baik-baik, hal-hal seperti THR ini pasti
juga bisa dibicarakan baik-baik," kata Anton kepada Kompas.

Dia mengatakan pengusaha pasrah jika mendapat sanksi atas kebijakan pemberian THR ini.
Menurutnya banyak pengusaha di beberapa sektor yang masih kesulitan untuk membayar THR.
"Terserah pemerintah, kan katanya ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini
sudah di luar kemampuan kami," kata Anton dikutip dari Antara.

Menurut Anton, berdasarkan Surat Edaran Menaker RI tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pembayaran
THR harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu PP No. 36 Tahun 2021 dan
Peraturan Menaker No. 6 Tahun 2016.

Anton mengatakan, SE Menaker tidak memberikan ruang bagi perusahaan yang tidak mampu.
Surat itu hanya menekankan, bagi yang mampu minimal satu minggu sebelum Lebaran harus
bayar. "Yang tidak mampu harus lapor ke pemda, tapi paling lambat satu hari sebelum lebaran
harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus bayar," katanya.

Kewajiban tersebut, kata Anton tidak memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan di
sektor yang masih lesu seperti perhotelan atau transportasi, hingga UMKM. Dia menilai sektor-
sektor tersebut masih kesulitan mempertahankan operasional mereka.

"Kita tahu pandemi ini kan melanda bukan cuma kita tapi juga dunia. Kedua, ini juga bukan
kesalahan perusahaan tapi force majeure. Mestinya ini keadaan tidak normal tapi dipaksakan
supaya melakukan hal normal (membayar THR penuh)," kata Ketua Peternakan & Perikanan
Apindo ini.

Anton menambahkan sikap pasrah itu disampaikan karena masukan pengusaha dalam
perundingan tripartit tidak dihiraukan. Perwakilan pengusaha sudah menyatakan berbagai
masalah yang dihadapi pengusaha, terutama menyangkut pandemi.

84