Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

Ilustrasi. FOTO/Yorri Farli JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta
perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk mengikutsertakan
pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, TKBM bekerja pada
salah satu profesi dengan risiko cukup tinggi, sehingga pelindungan jaminan sosial mutlak harus
diberikan.

Hal tersebut disampaikan Ida saat menghadiri Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja
Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Senin (10/5/2021). "Karena ini adalah
salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. Karena risiko cukup tinggi, saya kira negara
perlu hadir memastikan perlindungan kepada bapak/ibu semua," kata Ida.

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021, jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung priok
sebanyak 2.325 orang dan seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, sebagian pekerja juga mendaftar sebagai
peserta program Jaminan Hari Tua (JHT). "Saya kira apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan
Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi Pelabuhan lainnya," lanjutnya.

Ida menjelaskan, untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal,
Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
berikut aturan turunannya.
Ida menyebut, pemerintah menghadirkan UU Cipta Kerja tidak hanya untuk meningkatkan
investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat sistem jaminan
sosial ketenagakerjaan yang sudah ada. "Pemerintah berharap ada investasi baru yang
menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga melakukan perlindungan kepada mereka yang
sudah bekerja," sebutnya.

Penguatan pelindungan sosial tersebut diwujudkan salah satunya dengan diluncurkannya
program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP diperuntukkan bagi
pekerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK. Nantinya, mereka akan
mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan kerja, hingga informasi pasar kerja. "Ini
bukti bahwa pemerintah sangat concern dalam memberikan pelindungan kepada pekerjanya,"
ujarnya.

Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo,
mengatakan bahwa TKBM bekerja pada jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi. Oleh
karnanya, diharapkan TKBM mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Anggoro
menjelaskan, berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk
membantu pekerja/buruh manakala mengalami kecelakaan kerja, namun juga memberi
pelindungan kepada keluarganya. "Jadi benefit ini manakala terjadi kecelakaan kerja pada
bapak/bu, manfaatnya juga akan dirasakan oleh keluarga," ujarnya.

(nng).

89