Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

MENAKER MINTA PEKERJA BONGKAR MUAT DIDAFTARKAN BPJS
KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah meminta perusahaan yang mempekerjakan
Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan. Ida menilai TKBM bekerja dengan risiko cukup tinggi, sehingga pelindungan
jaminan sosial mutlak harus diberikan.

"Karena ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi, karena risiko cukup
tinggi, saya kira Negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada bapak/ibu semua," kata
Menaker Ida dalam keterangan tertulis, Senin (10/5/2021).

Hal ini disampaikan Ida saat menghadiri Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Bongkar
Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, ia pun menyampaikan
data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021 yang mencatat jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung
Priok sebanyak 2.325 orang.
Menaker mengungkap dari jumlah tersebut seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, lanjut Ida, sebagian
pekerja juga mendaftar sebagai peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

"Saya kira apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi
pelabuhan lainnya," terangnya Menaker menjelaskan Pemerintah telah memberlakukan sejumlah
aturan untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal. Adapun
hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut aturan
turunannya.

Selain itu, ia pun menyebutkan pemerintah menghadirkan UU Cipta Kerja tidak hanya untuk
meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat
sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah ada.

"Pemerintah berharap ada investasi baru yang menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga
melakukan perlindungan kepada mereka yang sudah bekerja," sebut Menaker.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan penguatan pelindungan sosial untuk para pekerja diwujudkan
salah satunya melalui peluncuran program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).

Ia menyebutkan JKP diperuntukkan bagi pekerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang
ter-PHK. Nantinya, kata Ida, mereka akan mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan
kerja, hingga informasi pasar kerja.

"Ini bukti bahwa pemerintah sangat concern dalam memberikan pelindungan kepada
pekerjanya," kata Menaker.

Langsung klik halaman berikutnya soal respons Bos BPJS Ketenagakerjaan.

Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo
mengatakan TKBM bekerja pada jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi. Oleh karenanya, ia
berharap TKBM dapat mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Anggoro menjelaskan berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya
untuk membantu pekerja/buruh manakala mengalami kecelakaan kerja, namun juga memberi
pelindungan kepada keluarganya.

91