Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

Judul Menaker: Pekerja Bongkar Muat Harus Terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan
Nama Media tempo.co
Newstrend Program BPJamsostek Untuk TKBM
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1461271/menaker-pekerja-bongkar-
muat-harus-terdaftar-di-bpjs-ketenagakerjaan
Jurnalis Tempo.co
Tanggal 2021-05-10 18:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja
Bongkar Muat (TKBM) untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan. Menurutnya, kelompok TKBM bekerja pada salah satu profesi dengan resiko
cukup tinggi, sehingga pelindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan.

MENAKER: PEKERJA BONGKAR MUAT HARUS TERDAFTAR DI BPJS
KETENAGAKERJAAN

INFO NASIONAL-- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan yang
mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam
program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, kelompok TKBM bekerja pada salah satu
profesi dengan resiko cukup tinggi, sehingga pelindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan.

Hal tersebut disampaikan Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi
Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 10 Mei 2021.
"Karena ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. Karena risiko cukup
tinggi, saya kira Negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada bapak/ibu semua,"
katanya.
Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021, jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung priok
sebanyak 2.325 orang dan seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, sebagian pekerja juga terdaftar sebagai
peserta program Jaminan Hari Tua (JHT). "Saya kira apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan
Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi Pelabuhan lainnya," ujar Ida.

Ida menjelaskan, untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal,
Pemerintah telah memberlakukan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya.

95