Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 97
Menurut, Ida Pemerintah menghadirkan UU Cipta Kerja, tidak hanya untuk meningkatkan
investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat sistem jaminan
sosial ketenagakerjaan yang sudah ada. "Pemerintah berharap ada investasi baru yang
menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga melakukan perlindungan kepada mereka yang
sudah bekerja," ujarnya.
Penguatan pelindungan sosial tersebut diwujudkan salah satunya dengan diluncurkannya
program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP diperuntukan bagi
pekerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK. Nantinya, mereka akan
mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan kerja, hingga informasi pasar kerja. "Ini
bukti bahwa pemerintah sangat peduli memberikan pelindungan kepada pekerjanya," kata Ida.
Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo
mengatakan bahwa TKBM jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi. Oleh sebab itu, diharapkan
TKBM mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Anggoro menjelaskan, berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak
hanya untuk membantu pekerja/buruh manakala mengalami kecelakaan kerja, namun juga
memberi pelindungan kepada keluarganya. "Jadi benefit ini manakala terjadi kecelakaan kerja
pada bapak/bu, manfaatnya juga akan dirasakan oleh keluarga," ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen PHI-Jamsos Indah Anggoro Putri, Kepala Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok M. Tohir, dan Ketua DPP FSPTI Surya Bakti Batubara.(.
96
