Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

mengikutsertakan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS
Ketenagakerjaan.
"Karena ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. Risiko cukup tinggi,
saya kira negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada bapak/ibu semua," katanya, saat
menghadiri Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung
Priok, Jakarta Utara, Senin (10/5/2021).

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan Mei 2021, jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung priok
sebanyak 2.325 orang, dan seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, sebagian pekerja juga mendaftar sebagai
peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

"Saya kira, apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi
Pelabuhan lainnya," kata Ida.

Ia menjelaskan, untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal,
pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
berikut aturan turunannya.
Ida menyebut, pemerintah menghadirkan UU Cipta Kerja tidak hanya untuk meningkatkan
investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat sistem jaminan
sosial ketenagakerjaan yang sudah ada.

"Pemerintah berharap, ada investasi baru yang menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga
melakukan perlindungan kepada mereka yang sudah bekerja," tambahnya.

Penguatan pelindungan sosial tersebut diwujudkan, salah satunya dengan diluncurkannya
program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

JKP diperuntukan bagi pekerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK. Nantinya,
mereka akan mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan kerja, hingga informasi pasar
kerja.

"Ini bukti bahwa pemerintah sangat peduli memberikan pelindungan kepada pekerjanya,"
ujarnya.
Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo,
mengatakan, TKBM bekerja pada jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi. Oleh karenanya,
TKBM mau mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Anggoro menjelaskan, berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, tidak
hanya untuk membantu pekerja/buruh manakala mengalami kecelakaan kerja, namun juga
memberi pelindungan kepada keluarganya.

“Benefit ini manakala terjadi kecelakaan kerja pada bapak atau ibu, manfaatnya juga akan
dirasakan oleh keluarga,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri; Kepala Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, M. Tohir; dan Ketua DPP FSPTI, Surya Bakti Batubara.

94