Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

Anwar mengingatkan para pekerja atau buruh yang memiliki permasalahan dalam pembayaran
THR dapat segera melaporkan dan mengadukannya ke posko-posko THR terdekat yang dibentuk
pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

"Setiap permasalahan pasti kita tindaklanjuti dan mencari solusi yang terbaik bagi pekerja
maupun pengusaha," kata Alumnus Fakultas ilmu Politik dan Sosial Universitas Gajah Mada ini.

Saat ini posko-posko THR telah didirikan di tingkat pusat dan di daerah yang tersebar di 34
provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Tidak hilangkan kewajiban Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
meminta pengusaha membayar THR 2021 pekerja secara penuh. Batas waktu pembayaran THR
paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Politikus PKB ini mengatakan, kebijakan tersebut diambil karena pemerintah sudah memberi
dukungan berupa insentif kepada para pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19.
Kemenaker juga sudah berdiskusi, baik dengan dewan pengupahan nasional maupun dengan
buruh soal ini.

Pemerintah akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan soal THR.
Kemenaker akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan THR
dibayar dan lancar sesuai ketentuan. Selain itu, Ida juga meminta gubernur, wali kota, dan bupati
turun tangan memberikan sanksi jika ada yang melanggar aturan THR.

Bagi perusahaan yang terlambat membayar THR, akan dikenakan denda sebesar lima persen
dari total THR yang harus dibayarkan kepada karyawan. Denda ini dikelola dan digunakan untuk
kesejahteraan pekerja.

Perusahaan yang tidak membayar THR akan mendapat sanksi administratif, berupa teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Dasar hukumnya adalah PP No. 36 Tahun 2021,
Permenaker No. 6 Tahun 2016, dan SE No. M/6/HK.04/IV/2021.

Menaker Ida menambahkan, semua sanksi administratif dan denda kepada pengusaha yang
tidak membayarkan THR tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas pembayaran THR
keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR tujuh hari sebelum hari raya, mereka harus
mengadakan dialog dengan para pekerjanya sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu,
harus juga ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu
pembayaran.

Kesepakatan tersebut harus disertai bukti laporan keuangan perusahaan selama dua tahun
terakhir. THR tetap wajib dibayar pada sehari sebelum Idul Fitri atau bisa dicicil jika ada
kesepakatan. Namun, jika perusahaan tetap tidak mampu membayarkan THR, perusahaan akan
dikenakan denda.

"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat," kata mantan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker & K3) Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan, jika perundingan bipartit
tidak bisa mencapai kata sepakat, mediator dari dinas ketenagakerjaan setempat akan turun
tangan.

83