Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021

Keuangan, tambahan anggaran disebut "mendesak" untuk menangani dampak COVID-19 dan
pemulihan ekonomi nasional.
"Presiden memutuskan program Prakerja dinaikan dua kali lipat [.] supaya disamakan dengan
tahun lalu," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat virtual bersama
Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1/2021).

Kenaikan anggaran seolah mengulang kejadian serupa di 2020. Awalnya anggaran Prakerja
ditetapkan Rp10 triliun untuk menjangkau dua juta pencari kerja yang membutuhkan pelatihan.
Pada Maret 2020, pemerintah tiba-tiba menaikkan anggarannya menjadi Rp20 triliun dengan
dalih ingin memberi bantuan sekaligus melatih para korban PHK.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menilai
kenaikan anggaran tidak tepat. "Harusnya dilakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu," ucap
Misbah kepada reporter Tirto, Kamis (28/1/2021).

Beberapa kelemahan Prakerja yang masih belum kunjung teratasi menurutnya adalah: verifikasi
peserta masih lemah sehingga tidak sesuai klaim pemerintah, yaitu pencari kerja dan korban
PHK; lalu indikator kelulusan yang tidak jelas sehingga kewajiban mengakses pelatihan demi
mendapat bansos semakin dipertanyakan.

Survei BPS Menyingkap Soal Kartu Prakerja Tak Tepat Sasaran Survei Badan Pusat Statistik (
BPS ) per Agustus 2020 menunjukkan indikasi program Kartu Prakerja memang salah sasaran.
Sebanyak 66,47 persen penerima program ini statusnya masih 'bekerja', sementara penerima
dengan status 'pengangguran' hanya 22,24 persen dan sisanya, 11,29 persen, diisi Bukan
Angkatan Kerja (BAK).

Dari aspek legal, hasil ini tidaklah keliru. Mengacu pada Perpres 76/2020, penerima memang
cukup luas, yaitu mereka yang terkena PHK, dirumahkan, mencari kerja, membutuhkan
peningkatan kompetensi, hingga UMKM. Namun, bagaimanapun data itu menampik janji Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa prioritas utama
Prakerja adalah para korban PHK dan yang dirumahkan akibat COVID-19.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah juga sependapat, bahwa
Prakerja harus dievaluasi dan dibenahi dulu. Selain masalah ketepatan sasaran, ICW juga
mengatakan bahwa Prakerja bermasalah dalam hal transparansi.

"Keputusan pemerintah untuk melipatgandakan anggaran untuk Prakerja merupakan keputusan
yang tidak cermat dan cenderung terburu-terburu," ucap Wana kepada reporter Tirto lewat
pesan singkat, Kamis.

Selama ini Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan dokumen perjanjian kerja sama
(PKS) antara manajemen pelaksana (PMO) Prakerja dengan Tokopedia, Ruangguru, sampai Pijar
Mahir "dikecualikan" alias tidak terbuka dan tidak boleh diakses publik. Namun November 2020
lalu, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan pengecualian informasi itu menyalahi aturan.
Pasalnya, keputusan itu dilakukan secara sepihak atau tanpa didahului dengan uji konsekuensi
di KIP.

Keputusan pemerintah, ringkasnya, diputus bertentangan dengan Pasal 2 ayat 4 UU No. 14
Tahun 2008 tentang KIP. KIP memenangkan ICW dalam sengketa ini.

Sayangnya, meski sudah dinyatakan terbuka bagi publik, Kemenko Perekonomian memilih tidak
mematuhinya dan mengajukan banding/keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),
Kamis (17/12/2020) dengan nomor perkara 233/G/KI/2020/PTUN.JKT. Dalam salah satu petitum
dinyatakan pemerintah dapat menolak memberikan seluruh informasi yang diminta ICW
termasuk membatalkan putusan KIP yang menyatakan PKS Prakerja sebagai dokumen publik.
143