Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 146
Judul Banjir Usulan, Aturan Turunan UU Cipta kerja Dikebut
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/02/01/084709526/banjir-
usulan-aturan-turunan-uu-ciptaker-dikebut
Jurnalis Muhammad Choirul Anwar
Tanggal 2021-02-01 08:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah
sejak awal telah membuka dan menyediakan 4 kanal utama bagi masyarakat luas untuk
memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU Cipta
Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui Surat Resmi ke Kemenko
Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Semua
aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang
bertanggung jawab di sektor teknis, bersama dengan Tim Teknis di Kemenko Perekonomian,
serta dari Kemen Kumham, Setneg dan Setkab dalam proses harmonisasinya
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya
terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa
saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah
Ringkasan
Pemerintah mengebut penyelesaian peraturan pelaksanaan atau aturan turunan Undang-Undang
Cipta Kerja. Saat ini, dari 54 aturan turunan yang dirumuskan, dua di antaranya sudah rampung
diundangkan.
Dua aturan yang sudah kelar yakni PP 73/2020 dan PP 74/2020. Selanjutnya, 38 RPP dan 4
RPerpres telah selesai dan disampaikan Menko Perekonomian kepada Presiden untuk
mendapatkan persetujuan dan penetapan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, peraturan pelaksanaan UU Cipta kerja
semakin mengukuhkan tujuan utama pembuatan regulasi ini.
145
