Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 147
BANJIR USULAN, ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA DIKEBUT
Pemerintah mengebut penyelesaian peraturan pelaksanaan atau aturan turunan Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Saat ini, dari 54 aturan turunan yang dirumuskan, dua di antaranya
sudah rampung diundangkan. Sisanya masih berupa draf untuk dibahas bersama pihak terkait.
Secara keseluruhan, aturan turunan UU Cipta Kerja ini meliputi 49 Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
Dua aturan yang sudah kelar yakni PP 73/2020 dan PP 74/2020. Selanjutnya, 38 RPP dan 4
RPerpres telah selesai dan disampaikan Menko Perekonomian kepada Presiden untuk
mendapatkan persetujuan dan penetapan.
Adapun 9 RPP dan 1 RPerpres telah selesai pembahasan dan sedang proses harmonisasi dan
pembulatan substansinya. Sejak UU Ciptaker diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah
memang terus mengebut aturan turunannya.
Dalam keterangan resminya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, peraturan
pelaksanaan UU Ciptaker semakin mengukuhkan tujuan utama pembuatan regulasi ini. Ia
menegaskan bahwa UU tersebut merupakan bentuk Reformasi Regulasi dan upaya
Debirokratisasi, agar dapat mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien,
mudah, dan pasti, dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).
Selain itu, UU Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan
berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan pemberdayaan
Usaha Mikro dan Kecil, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.
Kronologi Perumusan Aturan Turunan UU Ciptaker Pada tahap awal pembahasan, Pemerintah
yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, bersama Kemenkumham, Setneg, Setkab
dan 18 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, telah sepakat menyusun 44 Peraturan Pelaksanaan
UU Ciptaker (40 RPP dan 4 RPerpres), serta menyelesaikan 2 RPP yang terkait Lembaga
Pengelola Investasi (LPI).
Untuk mendorong penguatan implementasi UU Cipta Kerja, maka pemerintah menambahkan 2
peraturan pelaksanaan yakni 1 RPP tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat; dan 1 RPerpres tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sedangkan 2 RPP terkait LPI sudah selesai dan telah diundangkan, yakni (1) PP Nomor 73 Tahun
2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi; dan (2) PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal
Awal Lembaga Pengelola Investasi.
Pada tahapan akhir pembahasan, disepakati ada 2 skema pemecahan RPP, yakni RPP Sektor
Perhubungan dipecah menjadi 4 RPP; dan RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dipecah menjadi 6 RPP (semula 2 RPP menjadi 10 RPP).
Sehingga akhirnya, jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 54
peraturan. Dua di antaranya sudah ditetapkan dalam bentuk PP (PP 73/2020 dan PP 74/2020),
sedangkan yang dalam proses penyelesaian sebanyak 52 peraturan pelaksanaan, terdiri dari 47
RPP dan 5 RPerpres.
Sempat Ditolak, Kini Banyak Usulan dari Masyarakat UU Ciptaker sempat mengalami penolakan
dari masyarakat ketika dalam tahap perancangan. Setelah disahkan, pemerintah mulai lebih
banyak menggali aspirasi masyarakat untuk menyusun aturan turunannya.
146
