Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 87
Judul Menaker Tunggu Keputusan Komite PEN Soal Kelanjutan Bantuan
Subsidi Upah di 2021
Nama Media tempo.co
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1428641/menaker-tunggu-keputusan-
komite-pen-soal-kelanjutan-bantuan-subsidi-upah-di-2021
Jurnalis Caesar Akbar
Tanggal 2021-02-01 16:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
Prakerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk
masuk ke pasar kerja, namun juga dengan kompetensi yang didapatkan mereka bisa
mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total penerima BSU secara nasional sebanyak
12,4 juta orang dengan rata-rata gaji Rp 3,12 juta per bulan. Total perusahaan yang pekerjanya
penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunggu keputusan Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional soal kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja
bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan. "Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat
penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar
Ida Fauziyah kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.
MENAKER TUNGGU KEPUTUSAN KOMITE PEN SOAL KELANJUTAN BANTUAN
SUBSIDI UPAH DI 2021
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunggu keputusan Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional soal kelanjutan program Bantuan Subsidi
Upah untuk para pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
86
