Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 93
Kendati demikian, OJK menilai usulan penghapusan kredit macet itu tidak bisa diberlakukan
secara pukul rata kepada seluruh bank. Mengingat, setiap bank mempunyai masalah,
kompleksitas dan strategi bisnis tersendiri.
"Sehingga, kebijakan penghapusan kredit itu tidak bisa kita lakukan secara across the board.
Masing-masing bank punya strategi bisnis apalagi kalau kita untuk bank BUMN ini saya rasa
birokrasinya sangat complicated berkaitan penghapusan. Swasta ini lebih fleksibel dan punya
strategi bisnis tanpa ada kendala," imbuh dia.
Wimboh menambahkan, kebijakan penghapusan kredit macet tersebut harus tetap
mempertimbangkan kondisi masing-masing bank dan UMKM selaku debitur. Sehingga kebijakan
itu justru tidak menimbulkan masalah bagi kinerja perbankan di kemudian hari.
"Kami harapkan kondisinya stabil. Jangan sampai akibat kebijakan itu ada bank yang mengalami
masalah lebih rumit kedepannya," terangnya.
Oleh karena itu, Wimboh mengimbau seluruh perbankan untuk wajib terlebih dahulu melakukan
konsultasi dengan regulator sebelum memutuskan pemberian penghapusan kredit atau write-off
kepada UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masalah yang kemungkinan timbul
dikemudian hari.
"Jadi, harus sepengetahuan kami. Harus dikonsultasikan dengan OJK," ujar Wimboh mengakhiri.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com.
92
