Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021

Judul Kadin: WNA dan Perusahaan Asing Boleh Ikut Program Vaksinasi
Gotong Royong
Nama Media merdeka.com
Newstrend Program Vaksinasi Gotong Royong
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/kadin-wna-dan-perusahaan-asing-
boleh-ikut-program-vaksinasi-gotong-royong.html
Jurnalis Anisyah Al Faqir
Tanggal 2021-06-16 14:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Sinta Kamandhani mengatakan
perusahaan swasta diperbolehkan mendaftarkan warga negara asing (WNA) yang menjadi
karyawannya dalam program vaksinasi gotong royong. "Perusahaan kalau punya karyawan yang
WNA ini bisa daftar di vaksinasi gotong royong," kata Sinta di Jakarta, Rabu (16/6).

KADIN: WNA DAN PERUSAHAAN ASING BOLEH IKUT PROGRAM VAKSINASI
GOTONG ROYONG

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Sinta Kamandhani mengatakan
perusahaan swasta diperbolehkan mendaftarkan warga negara asing (WNA) yang menjadi
karyawannya dalam program vaksinasi gotong royong.
"Perusahaan kalau punya karyawan yang WNA ini bisa daftar di vaksinasi gotong royong," kata
Sinta di Jakarta, Rabu (16/6). Hal itu juga berlaku bagi perusahaan asing di Indonesia. Sinta
mempersilakan perusahaan asing yang ingin ikut dalam program yang sama. "Perusahaan asing
bisa juga daftar buat vaksinasi gotong royong," kata dia.

Sinta menegaskan, dalam program ini, karyawan tidak dibebankan biaya sepeserpun untuk
pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Sebab biaya vaksinasi wajib ditanggung perusahaan. "Kita
sudah clear tidak oleh dibebankan karyawan sama sekali," kata dia.
Laporkan ke Kemnaker dan Kemenkes Namun bila ada perusahaan yang tetap menarik uang
atau melakukan pemotongan gaji karyawan untuk vaksinasi gotong royong, bisa dilaporkan
kepada pihak berwenang. Dalam hal ini Kadin telah bekerja sama dengan Kementerian
Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan.
Dua lembaga ini siap untuk menerima pengaduan dari masyarakat bila perusahaan melakukan
penarikan biaya vaksin apapun mekanismenya. "Kami sudah konsultasi, mereka (Kementerian
Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan) siap terima pengaduan kalau ada perusahaan
yang ngeyel," kata dia mengakhiri.

210