Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021
P. 207
Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi juga mengatakan, adanya
perusahaan China yang mersyaratkan bahasa China atau Mandarin maka menunjuk-an
perusahaan tersebut sudah bertingkah diluar kewajaran. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran
semua pihak.
"Kekhawatiran sejumlah kalangan soal pemerintah buka keran invetasi Cina semakin terbukti,"
ujarnya.
Muslim menilai, adanya perusahaan yang mensyaratkan bahasa China untuk pegawainya
merupakan agenda tersembunyi dibalik investasi China selama ini.
Muslim pun meminta dengan adanya kasus Bahasa Mandarin di perusahaan semen di Kalimantan
itu maka sudah saatnya semua investasi China di negeri ini ditinjau kembali. Karena saat ini
China sudah merongrong kedaulatan bahasa nasional di negeri ini. Oleh karena itu sudah saatnya
semua elemen bangsa Indonesia harus sadar.
Penjajahan
Sebelumnya, anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan juga sempat murka saat
mengetahui persyaratan perekrutan pegawai PT Kobexindo Cement yang mengharuskan calon
pegawai bisa bahasa China. Agusriansyah Ridwan bahkan menyebut persyaratan itu sebagai
wujud dari penjajahan gaya baru dan siasat perusahaan untuk mendatangkan tenaga kerja asing
(TKA).
"Ini menurut perspektif saya merupakan bagian dari yang dinamakan new imperialism,
penjajahan gaya baru yang dilakukan dengan berbagai intrik," ucapnya dalam rapat dengar
pendapat antara DPRD Kutai Timur dan manajemen PT Kobexindo Ce-ment, dikutip dari video
yang diunggah kanal Youtube STV News pada 11 Juni 2021.
Acara rapat dengan pendapat juga dihadiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis-naker)
Kutai Timur. Acara itu semestinya dihadiri pihak PT Kobexindo Cement. Namun, pihak
perusahaan tak mengirimkan perwakilannya dengan alasan pandemi Covid-19 dan minta rapat
dijadwalkan ulang.
Agusriansyah Ridwan memohon kepada Disnaker Kutai Timur untuk benar-benar menindak tegas
perusahaan. "Oleh karena itu saya betul-betul minta kepada Disnaker agar supaya betul-betul
memanggil (perusahaan) untuk mengubah pola (perekrutan pegawai)," ucap politisi dari Partai
Keadilan Sejahtera itu.
"Silakan. Wajar saja kalau (pegawai di) perusahaan itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab,
bisa bahasa Spanyol, wajar. Tapi tidak boleh dijadikan persyaratan," katanya.
Agusriansyah mengatakan, jika PT Kobexindo Cement berku-kuh menjadikan kemampuan
bahasa China sebagai persyaratan, maka dia meminta PDRD Kutai Timur segera mengadakan
rapat paripurna untuk membentuk tim investigasi.
"Kita tidak dalam posisi membenci sebuah bahasa. Kita tidak dalam posisi perspektif sebuah ras.
Ini kita diskusikan soal mekanisme penerimaan tenaga kerja."
"Harusnya putra-putri terbaik lokal diberi peluang seluas-luasnya untuk diterima (menjadi
pegawai). Adapun soal kemampuan bahasa sebaiknya diberikan pelatihan setelah diterima, baru
dilakukan kontrak kerja agartidak terjadi hal-hal demikian," katanya menerangkan.
Safari
206
