Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021
P. 205
Judul WNA dan Perusahaan Asing Boleh Ikut Vaksinasi Gotong Royong
Nama Media liputan6.com
Newstrend Program Vaksinasi Gotong Royong
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4583464/wna-dan-perusahaan-
asing-boleh-ikut-vaksinasi-gotong-royong
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-06-16 15:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ), Sinta Kamandhani mengatakan
perusahaan swasta diperbolehkan mendaftarkan warga negara asing ( WNA ) yang menjadi
karyawannya dalam program vaksinasi gotong royong . "Perusahaan kalau punya karyawan
yang WNA ini bisa daftar di vaksinasi gotong royong," kata Sinta di Jakarta, Rabu (16/6/2021).
WNA DAN PERUSAHAAN ASING BOLEH IKUT VAKSINASI GOTONG ROYONG
Jakarta Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ), Sinta Kamandhani
mengatakan perusahaan swasta diperbolehkan mendaftarkan warga negara asing ( WNA )
yang menjadi karyawannya dalam program vaksinasi gotong royong .
"Perusahaan kalau punya karyawan yang WNA ini bisa daftar di vaksinasi gotong royong," kata
Sinta di Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Hal itu juga berlaku bagi perusahaan asing di Indonesia. Sinta mempersilakan perusahaan asing
yang ingin ikut dalam program yang sama. "Perusahaan asing bisa juga daftar buat vaksinasi
gotong royong," kata dia.
Sinta menegaskan, dalam program ini, karyawan tidak dibebankan biaya sepeserpun untuk
pelaksanaan vaksinasi gotong royong . Sebab biaya vaksinasi wajib ditanggung perusahaan.
"Kita sudah clear tidak oleh dibebankan karyawan sama sekali," kata dia.
Namun bila ada perusahaan yang tetap menarik uang atau melakukan pemotongan gaji
karyawan untuk vaksinasi gotong royong, bisa dilaporkan kepada pihak berwenang. Dalam hal
ini Kadin telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan.
Dua lembaga ini siap untuk menerima pengaduan dari masyarakat bila perusahaan melakukan
penarikan biaya vaksin apapun mekanismenya.
"Kami sudah konsultasi, mereka (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan)
siap terima pengaduan kalau ada perusahaan yang ngeyel," kata dia mengakhiri. Reporter:
Anisyah Al Faqir Sumber: Merdeka.com.
204
