Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021

"Tidak ada kabar apapun, tiba-tiba keluar keputusan, THR yang dibayar cuma Rp700 ribu,"
imbuh dia.
Atas keluhan ini, Iswan mengatakan serikat buruh akan mengadu ke Erick Thohir. Sebab,
menurutnya, DAMRI sebagai BUMN sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada
perusahaan lain dan tentunya merugikan karyawannya.

"Saat ini, belum ada komunikasi dengan manajemen DAMRI maupun Kementerian BUMN. Tapi
setelah diungkap ke media ini, kami akan komunikasi. Saya minta Pak Erick Thohir bisa
memperhatikan kenapa bisa BUMNnya seperti ini, padahal BUMN seharusnya memberi contoh
ke perusahaan swasta lain, tapi justru seperti ini," ujar Iswan.

Tak cuma masalah THR, ia mengatakan ada beberapa masalah lain yang juga membebani
karyawan DAMRI, yaitu perusahaan diam-diam tidak membayar upah pekerja sekitar lima sampai
delapan bulan. Menurut laporan yang diterimanya, hal ini dilakukan DAMRI secara diam-diam
tanpa sepengetahuan Kementerian BUMN.
"Sudah ada beberapa daerah yang tidak bayar upah untuk 5-8 bulan, mengenai di mananya,
nanti bisa dicek lagi. Ini memang DAMRI agak arogan dan sewenang-wenang. Tapi kalau ada
pekerja yang menentang, langsung dimutasi, salah satunya ada pekerja di Bandung jadi dimutasi
ke Merauke karena hal ini," tuturnya.
Lebih lanjut, kata Iswan, ada pula pekerja DAMRI di beberapa daerah yang upahnya hanya
dibayar setengahnya saja. Lalu, ada pula pekerja DAMRI yang nasib pesangon dan uang
pensiunnya tidak jelas.

Begitu pula dengan status kerja karyawan, di mana masih ada yang kontrak (outsourcing).
"Padahal menurut aturan, perusahaan transportasi seharusnya sudah tidak boleh lagi pakai
pekerja kontrak, apalagi ini BUMN, tapi di DAMRI banyak yang pekerja kontrak," ungkapnya.

Iswan menduga berbagai sengkarut masalah ketenagakerjaan di DAMRI ini mungkin sedikit
banyak terpengaruh dampak pandemi covid-19. Maklum saja, sektor transportasi menjadi salah
satu yang paling terpukul akibat pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama
pandemi.

Namun, ia tetap menyayangkan bila kondisi tersebut tidak diungkap manajemen DAMRI secara
transparan kepada pekerja. Selain itu, juga tak dibarengi dengan solusi yang adil kepada pekerja.

"Ya mungkin nanti alasannya pandemi, tapi seharusnya tidak jadi mengurangi tunjangan dan
upah pekerja," jelasnya.

Sementara redaksi telah menghubungi Direktur Utama DAMRI Setia N. Milatia Moemin untuk
meminta tanggapan mengenai tudingan dari serikat buruh. Namun, belum ada tanggapan hingga
berita ini diturunkan.

201