Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021
P. 206

Judul               BAHASA CHINA JADI SYARAT MASUK KERJA MELANGGAR UU
                Nama Media          Harian Terbit
                Newstrend           Persyaratan Perekrutan Pegawai Kobexindo
                Halaman/URL         Pg1&7
                Jurnalis            Safari
                Tanggal             2021-06-16 15:07:00
                Ukuran              249x224mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 95.865.000

                News Value          Rp 958.650.000
                Kategori            Ditjen PPK & K3
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              PT  Kobexindo  Cement,  perusahaan  semen  di  Kutai  Timur,  Kalimantan  Timur  melakukan
              rekrutmen yang mengharuskan calon pegawai bisa bahasa China. Hal ini membuat banyak pihak
              mempertanyakan  kedaulatan  Indonesia,  Karena  harusnya  yang  diprioritaskan  adalah  bahasa
              Indonesia, bukan bahasa China sebagai syarat utama.



              BAHASA CHINA JADI SYARAT MASUK KERJA MELANGGAR UU

              PT  Kobexindo  Cement,  perusahaan  semen  di  Kutai  Timur,  Kalimantan  Timur  melakukan
              rekrutmen yang mengharuskan calon pegawai bisa bahasa China. Hal ini membuat banyak pihak
              mempertanyakan  kedaulatan  Indonesia,  Karena  harusnya  yang  diprioritaskan  adalah  bahasa
              Indonesia, bukan bahasa China sebagai syarat utama.

              Pengamat  kebijakan  publik  dari  Institute  for  Strategic  and  Development  (ISDS)  Aminudin
              mengatakan,  masyarakat  perlu  menyadari  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  kegiatan
              pemerintahan hingga bisnis sudah  menjadi kewajiban. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang
              Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan diperkuat
              dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan

              Bahasa.
              "Jadi  adanya  perusahaan  yang  mensyaratkan  bahasa  China  dibandingkan  bahasa  Indonesia
              adalah ilegal. Itu hanya modus akal-akalan perusahaan untuk menyingkirkan pekerja pribumi-,"
              kata Aminudin  kepada Harian Terbit, Rabu (16/6/2021).

              Aminudin  menegaskan,  karena  tindakan  perusahaan  semen  itu  inkonstitusional  maka  pihak
              terkait  harus  bertindak,  Kemenaker,  kepala  daerah  dan  polisi  harus  memberikan  sanksi.
              Sehingga hal serupa tidak berulang lagi. Karena jika hukum negara tidak bisa ditegakkan, maka
              hukum rakyat dikhawatirkan bertindak sendiri-sendiri seperti serbuan suku Dayak ke beberapa
              perusahaan milik China.

              Agenda Tersembunyi


                                                           205
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211