Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021

Judul Pansus Setujui Urusan Perindustrian Gabung Disnaker
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Jun
Tanggal 2021-06-17 04:01:00
Ukuran 96x316mmk
Warna Warna
AD Value Rp 106.560.000

News Value Rp 532.800.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Pansus raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (PSPD) menyetujui
rencana pemkot memasukkan urusan perindustrian ke dinas ketenagakerjaan (disnaker).
Sebelumnya, urusan tersebut masuk di dinas perdagangan. Pansus beranggapan dalam sektor
industri apa pun, selalu ditemukan masalah antara pihak pekerja dan pemberi kerja. Ketua
Pansus PSPD Herlina Harsono Njoto mengatakan, urusan bidang perindustrian dan
ketenagakerjaan saling berkaitan. Penyelesaian masalah pekerja di dunia industri itu tidak jarang
melibatkan dinas terkait. Selain sengketahubungan industri, dinas yang merupakan perwakilan
pemerintahjuga harus bisa memberikan solusi atas masalah ketenagakerjaan.

PANSUS SETUJUI URUSAN PERINDUSTRIAN GABUNG DISNAKER

Pansus raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (PSPD) menyetujui
rencana pemkot memasukkan urusan perindustrian ke dinas ketenagakerjaan (disnaker).
Sebelumnya, urusan tersebut masuk di dinas perdagangan. Pansus beranggapan dalam sektor
industri apa pun, selalu ditemukan masalah antara pihak pekerja dan pemberi kerja.

Ketua Pansus PSPD Herlina Harsono Njoto mengatakan, urusan bidang perindustrian dan
ketenagakerjaan saling berkaitan. Penyelesaian masalah pekerja di dunia industri itu tidak jarang
melibatkan dinas terkait. Selain sengketahubungan industri, dinas yang merupakan perwakilan
pemerintahjuga harus bisa memberikan solusi atas masalah ketenagakerjaan.
"Nah, di situ pentingnya peran urusan perindustrian. Karena salah satunya membantu
menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pemberi kerja," ujarnya Selain itu, fungsi
pengawasan ketenagakerjaanyang sebelumnya ada di disnakerkotajuga bisa berjalan lagi.
Meskipun bersifat koordinatif saja. Sebab, saat ini urusan pengawasan ketenagakerjaan berada
di provinsi. Wakil Ketua Pansus Khusnul Khotimah menambahkan, penggabungan urusan
perindustrian ke dalam ketenagakerjaan merupakan salah satu cara yang tepat. Dia
berkeyakinan kelak bisa dibuat program berkelanjutan dari dunia industri untuk menyelesaikan
masalah ketenagakerjaan. "Ini sudah pas. Jadi, kita setuju jika memang urusan perindustrian
digabung ke dalam disnaker" jelas politikus PDI Perjuangan itu.

51