Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 164
Judul Buruh Sebut PLN Tak Bayar THR Pegawai Alih Daya Sesuai Aturan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Aksi Mogok Pegawai PLN
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610124941-85-
652600/buruh-sebut-pln-tak-bayar-thr-pegawai-alih-daya-sesuai-aturan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-10 12:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) THR yang diterima oleh seluruh outsourcing PLN di seluruh
Indonesia tidak sesuai aturan, baik PP 78 Tahun 2015, SE Menteri Ketenagakerjaan, maupun
aturan yang selama ini berlaku hampir 10 tahun-15 tahun terakhir
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan demikian tunjangan kinerja dan tunjangan delta
menjadi tunjangan tidak tetap, maka (pegawai outsourcing ) hanya menerima gaji pokok. Turun
THR nya. Tunjangan kinerja dan delta tidak dibayarkan dalam komponen THR PLN
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kesejahteraan bukan diatur vendor (agen), tapi direksi.
Tapi status kerjanya, PLN tidak mengakui bahwa mereka yang pekerja outsourcing itu pegawai
mereka
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) atau PLN tak membayar tunjangan hari raya ( THR ) seluruh pegawai
alih daya ( outsourcing ) sesuai aturan yang berlaku dalam 10-15 tahun terakhir. Said
menyatakan pembayaran THR juga diklaim tak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.
BURUH SEBUT PLN TAK BAYAR THR PEGAWAI ALIH DAYA SESUAI ATURAN
Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tak membayar tunjangan hari raya ( THR ) seluruh
pegawai alih daya ( outsourcing ) sesuai aturan yang berlaku dalam 10-15 tahun terakhir.
Said menyatakan pembayaran THR juga diklaim tak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
163
