Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 165
Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.
"THR yang diterima oleh seluruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia tidak sesuai aturan, baik
PP 78 Tahun 2015, SE Menteri Ketenagakerjaan, maupun aturan yang selama ini berlaku hampir
10 tahun-15 tahun terakhir," ungkap Said dalam konferensi pers, Rabu (10/6).
Menurut Said, hal ini terjadi karena BUMN setrum itu mengeluarkan peraturan direksi (perdir)
terkait pembayaran THR 2021. Aturan itu menyatakan bahwa tunjangan kinerja dan tunjangan
delta yang selama ini masuk dalam daftar tunjangan tetap diubah menjadi tunjangan tidak tetap.
"Dengan demikian tunjangan kinerja dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap, maka
(pegawai outsourcing ) hanya menerima gaji pokok. Turun THR nya. Tunjangan kinerja dan delta
tidak dibayarkan dalam komponen THR PLN," ujar Said.
Hal ini, kata Said, sangat merugikan buruh outsourcing PLN. Berdasarkan catatannya, rata-rata
THR yang didapat oleh pekerja outsourcing PLN hanya sekitar Rp1 juta-Rp2 juta.
Said pun mempertanyakan untuk apa direksi mengeluarkan aturan THR untuk pekerja
outsourcing. Menurutnya, peraturan direksi perusahaan hanya berlaku untuk karyawan tetap,
bukan pegawai outsourcing.
"Kesejahteraan bukan diatur vendor (agen), tapi direksi. Tapi status kerjanya, PLN tidak
mengakui bahwa mereka yang pekerja outsourcing itu pegawai mereka," ujar Said.
CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi Executive Vice President Komunikasi Korporat
dan CSR PLN Agung Murdifi melalui WhatsApp. Namun, belum ada respons hingga berita ini
diturunkan.
164
