Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 22
Judul MK Prioritaskan Uji Formil UU Ciptaker
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Bay
Tanggal 2021-06-11 03:40:00
Ukuran 249x219mmk
Warna Warna
AD Value Rp 184.260.000
News Value Rp 921.300.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memisahkan objek gugatan Undang-Undang
Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam format baru, MK akan menangani objek formil secara terpisah
dari objek gugatan materiilnya. Hal itu ditegaskan dalam sidang lanjutan gugatan UU Ciptaker di
gedung MK, Jakarta, kemarin (10/6). "Mahkamah (baca: MK, Red) sudah memutuskan untuk
memisahkan antara uji formil dan uji materiil," ujar hakim M K Saldi Isra.
MK PRIORITASKAN UJI FORMIL UU CIPTAKER
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memisahkan objek gugatan Undang-Undang
Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam format baru, MK akan menangani objek formil secara terpisah
dari objek gugatan materiilnya. Hal itu ditegaskan dalam sidang lanjutan gugatan UU Ciptaker di
gedung MK, Jakarta, kemarin (10/6). "Mahkamah (baca: MK, Red) sudah memutuskan untuk
memisahkan antara uji formil dan uji materiil," ujar hakim M K Saldi Isra.
Pemisahan, jelas Saldi, dilakukan agar penanganan perkara formil bisa lebih fokus dan selesai.
Sebagaimana putusan dalam pengujian UU KP K bulan lalu, MK membuat yurisprudensi baru
dengan menetapkan batas waktu penanganan gugatan formil.
"Jadi, 60 hari kerja dari sekarang paling lama uji formil akan diputus oleh mahkamah," imbuh
dia. Sebelumnya tidak ada ketentuan terkait hal itu. Imbasnya, gugatan uji formil bisa
berlangsung lama.
Sementara itu, dalam persidangan gugatan uji materi UU Ciptaker kemarin, sejatinya MK akan
mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Namun, akibat adanya perubahan tersebut,
pemerintah memilih menunda menyampaikan keterangan. Sementara DPR absen dalam
persidangan.
"Materi yang disampaikan pemerintah masih ada dua bagian, yaitu terkait dengan uji formil dan
uji materiil," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan
alasan penundaan. "Kami mohon kepada Yang Mulia agar pemerintah diberi waktu satu minggu
untuk penundaan sidang," ujar ketua umum Partai Golkar itu.
21
