Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 19
Judul MK Putuskan Uji Formil UU Cipta Kerja dalam 60 Hari
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis P-5
Tanggal 2021-06-11 03:55:00
Ukuran 358x67mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 85.920.000
News Value Rp 257.760.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah meminta tambahan waktu kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk
menyusun keterangan terkait dengan uji formil Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta
Kerja."Sesuai dengan yang diminta Mahkamah, kami mohon agar pemerintah diberi waktu satu
minggu untuk penundaan sidang." ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto kepada Majelis Hakim MK dalam sidang lanjutan pengujian UU Cipta Kerja di Gedung
MK.
MK PUTUSKAN UJI FORMIL UU CIPTA KERJA DALAM 60 HARI
PEMERINTAH meminta tambahan waktu kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk
menyusun keterangan terkait dengan uji formil Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja.
"Sesuai dengan yang diminta Mahkamah, kami mohon agar pemerintah diberi waktu satu minggu
untuk penundaan sidang." ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
kepada Majelis Hakim MK dalam sidang lanjutan pengujian UU Cipta Kerja di Gedung MK.
Jakarta, kemarin. Turut hadir Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
MK pun meminta pemerintah untuk melakukan konsolidasi sebelum menyampaikan keterangan.
Pasalnya, MK memisahkan pengujian formil dan material UU Cipta Kerja. Selain itu, MK meminta
pemerintah mengoordinasikan bukti-bukti yang akan disampaikan pada persidangan.
"Masih dimungkinkan pihak pemerintah melakukan konsolidasi keterangan yang berhubungan
dengan uji formil dan bukti-bukti dari rencana UU Cipta Kerja, tapi belum terkonsolidasikan
dengan baik sehingga bukti belum dapat disahkan," ujar hakim konstitusi Arief Hidayat.
Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah untuk melakukan konsolidasi sebelum menyampaikan
keterangan.
18
