Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 45
Judul Jumlah Pekerja Perempuan Sektor Perkebunan Tinggi, Rentan
Terancam Kekerasan
Nama Media suara.com
Newstrend Pekerja Perempuan Sektor Perkebunan
Halaman/URL https://sumsel.suara.com/read/2021/06/10/202226/jumlah-pekerja-
perempuan-sektor-perkebunan-tinggi-rentan-terancam-kekerasan
Jurnalis Tasmalinda
Tanggal 2021-06-10 20:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Jumlah pekerja perempuan pada sektor perkebunan di Sumatera Selatan tergolong tinggi. Hal
ini mengakibatkan kekerasan menjadi ancaman bagi pekerja perempuan tersebut menjadi lebih
rentan. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Rafael Walangitan
mengatakan jumlah pekerja perempuan di perkebunan bisa mencapai 2.000 orang.
JUMLAH PEKERJA PEREMPUAN SEKTOR PERKEBUNAN TINGGI, RENTAN TERANCAM
KEKERASAN
SuaraSumsel.id - Jumlah pekerja perempuan pada sektor perkebunan di Sumatera Selatan
tergolong tinggi. Hal ini mengakibatkan kekerasan menjadi ancaman bagi pekerja perempuan
tersebut menjadi lebih rentan.
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Rafael Walangitan
mengatakan jumlah pekerja perempuan di perkebunan bisa mencapai 2.000 orang.
"Di antara pekerja di perkebunan kelapa sawit terdapat 2.000 pekerja wanita sehingga dinilai
rentan. Karena itu, kami meresmikan Rumah perlindungan pekerja perempuan di sektor
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muba. Rumah ini diharapkan menjadi pengaduan,
layanan dan rujukan akhir mereka," ujarnya saat di Palembang, Kamis (10/6/2021).
Rumah perlindungan pekerja perempuan diharap menjadi akses perlindungan dan
pendampingan bagi pekerja perempuan. Kabupaten MUBA menjadi daerah pertama dan
percontohan di Sumsel yang sudah memiliki rumah perlindungan pekerja perempuan setelah
sebelumnya telah dianggap kabupaten layak anak.
Dalam menangani permasalahan perempuan dan anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyebutkan pihak memiliki peran sebatas
koordinasi, sinkronisai dan rujukan akhir.
44

