Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021

Judul PLN Buka Suara soal Tuduhan Bayar THR Tak Sesuai Aturan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Aksi Mogok Pegawai PLN
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610142939-85-
652690/pln-buka-suara-soal-tuduhan-bayar-thr-tak-sesuai-aturan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-10 15:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN buka suara terkait pernyataan Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut bahwa perusahaan tak membayar tunjangan
hari raya ( THR ) kepada tenaga ahli daya ( outsourcing ) sesuai aturan. Vice President Hubungan
Masyarakat PLN Arsyadany G Akmalaputri mengatakan pihaknya mematuhi ketentuan yang
berlaku sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Hal ini termasuk urusan THR
kepada pegawai outsourcing.

PLN BUKA SUARA SOAL TUDUHAN BAYAR THR TAK SESUAI ATURAN

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN buka suara terkait pernyataan Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut bahwa perusahaan tak membayar tunjangan
hari raya ( THR ) kepada tenaga ahli daya ( outsourcing ) sesuai aturan.

Vice President Hubungan Masyarakat PLN Arsyadany G Akmalaputri mengatakan pihaknya
mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Hal
ini termasuk urusan THR kepada pegawai outsourcing.

"Dalam hal pembayaran THR, PLN memastikan telah memenuhi segala kewajiban yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan," ungkap Arsyadany dalam keterangan resmi, Kamis (10/6).

Menurutnya, permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor merupakan ranah hubungan
industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja. Artinya, hal ini bukan menjadi
urusan PLN.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan PLN mengubah kebijakan pembayaran THR
kepada karyawan outsourcing. Kebijakan itu dituangkan dalam peraturan direksi (perdir).

Perubahan kebijakan itu, kata Said, tak sesuai aturan yang berlaku dalam 10-15 tahun terakhir.
Selain itu, pembayaran THR juga tak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan

98