Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan adanya
beberapa poin pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN, yakni PT PLN
(Persero), terhadap karyawan outsourcing. Pertama, pekerjaan yang tumpang tindih dan campur
aduk. Menurut Said, pihak PLN tidak memastikan kejelasan pekerjaan yang menjadi kewajiban
buruh outsourcing.

KSPI UNGKAP DUGAAN PELANGGARAN PLN TERHADAP BURUH OUTSOURCING

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan adanya
beberapa poin pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN, yakni PT PLN
(Persero), terhadap karyawan outsourcing.
Pertama, pekerjaan yang tumpang tindih dan campur aduk.

Menurut Said, pihak PLN tidak memastikan kejelasan pekerjaan yang menjadi kewajiban buruh
outsourcing.

"Pekerjaan yang tumpang tindih dan campur aduk ini, enggak jelas hari ini kerja apa, besok kerja
apa," ungkap Said secara virtual, Kamis (10/6/2021).
Poin selanjutnya, buruh outsourcing bekerja di vendor atau agen outsourcing, tetapi perintah
pekerjaan yang diterima adalah perintah dari PLN.

Daftarkan email Kemudian, PLN juga diduga tidak membayarkan upah lembur kepada para
pekerja outsourcing -nya.

"Buruh outsourcing bekerja di vendor, tapi malah perintah kerja dari PLN, sudah gitu lembur
atau kelebihan jam kerja tidak dibayarkan. Misal memasang kabel melebihi jam kerja (8 jam),
lebih dari itu tidak dihitung lembur," jelas dia.

KSPI juga menilai, PLN memberikan instruksi di luar daripada kontrak kerja antara PLN dan
vendor. Kontrak yang diberikan juga tidak transparan, utamanya terkai dengan upah, jam kerja,
dan lembur.

"PLN suka memberikan pekerjaan di luar kontrak, ketetapan gaji juga tidak ada kesepakatan
dengan pekerja. Banyak kontrak pekerja dengan vendor yang tidak menjelaskan upah, jam kerja,
dan lembur. Masa orang bekerja, upahnya tidak dijelaskan dalam kontrak?" ungkap dia.

Atas hal ini, buruh meminta beberapa tuntutan, yakni meminta penggantian direksi dan komisaris
PLN, terutama yang terkait dengan SDM.

Said juga meminta PLN memberlakukan kembali aturan vendor sebagai anak usaha PLN.

"Kembalikan kesepakatan Menteri BUMN (sebelumnya) Dahlan Iskan dengan Komisi IX, yaitu
semua outsourcing PLN diikat sebagai anak perusahaan, termasuk di daerah. Dengan begitu,
masa kerja pegawai outsourcing diatas 5 tahun dapat diangkat sebagai karyawan tetap," jelas
dia.

Ia mengimbau agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dapat memfasilitasi Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara pekerja outsourcing PLN, dengan manajemen PLN yang berlaku untuk
semua pekerja outsourcing PLN diseluruh Indonesia.

96