Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 110

Para pendemo bubar usai mengetahui bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat
              pembahasan lanjutan Omnibus Law RUU Cipta Kerja secara daring.

              "Kawan-kawan  kita  mendapat  informasi  bahwa  Baleg  DPR  menggelar  rapat  pembahasan
              omnibus secara  online  . Maka langkah selanjutnya kita putuskan bubarkan diri untuk saat ini,"
              kata salah satu orator dari atas mobil komando, Senin (3/8/2020).

              Kendati begitu, para buruh menegaskan akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai Omnibus
              Law RUU Cipta Kerja diberhentikan atau diperbaiki.

              "Di manapun kawan-kawan, DPR membahas RUU Cipta Kerja kita akan kawal kita akan datang.
              Mau rapatnya malam pun kita akan datang pokoknya sampai diberhentikan," tuturnya.

              Massa  buruh  pun  kemudian  membubarkan  diri  tanpa  adanya  gesekan  atau  keributan  yang
              terjadi. Mereka tampak balik kanan secara damai dan tertib.

              Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengatakan, aksi ini merupakan aksi lanjutan yang sudah
              digelar  pada  pekan  sebelumnya.  Aksi  ini  akan  dilakukan  secara  terus  menerus  selama
              pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih dilakukan.

              "Hal ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa KSPI akan melakukan aksi
              tiap pekan, setiap kali DPR RI membahas omnibus law," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam
              keterangannya, Senin.

              Menurutnya, aksi serupa juga akan dilakukan secara bergelombang di berbagai provinsi, dan
              puncaknya adalah tanggal 14 Agustus 2020 bersamaan dengan sidang Paripurna DPR RI yang
              akan diikuti puluhan ribu buruh.

              "KSPI menyesalkan dan mengutuk keras sikap Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang
              terkesan  melakukan  rapat  diam-diam  dan  dadakan,  yang  melanggar  undang  undang
              keterbukaan informasi yang menjadi hak publik," ungkapnya..





































                                                           109
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115