Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020

Selain itu, perpres yang ditandatangani Jokowi pada Selasa (7/7/2020) juga menyinggung
mengenai pemalsuan identitas.

Bagi peserta Kartu Pra Kerja yang kedapatan memalsukan identitas atau data pribadi,
Manajemen Pelaksana akan melakukan tuntutan pidana.

"Dalam hal penerima Kartu Pra Kerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau
data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan
dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan," jelas
Pasal 31D Perpres Nomor 76 Tahun 2020.

Poin lain yang dibahas yakni seputar lembaga pelatihan Kartu Pra Kerja harus memenuhi
persyaratan berikut: 1. Lembaga pelatihan yang diselenggarakan swasta, BUMN, BUMD, atau
pemerintah.

2. Memiliki kerjasama dengan platform digital.
3. Memiliki pelatihan yang berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus.

4. Mendapatkan persetujuan Manajemen Pelaksana.

Lebih lanjut, Kartu Pra Kerja adalah program pemerintah yang berupa bantuan pembiayaan
untuk peningkatan kompetensi calon pekerja.

Dikutip dari akun resmi Instagram Kartu Pra Kerja, @prakerja.go.id, program ini akan menyasar
sekitar 5,6 juta peserta di tahun 2020.

Setiap peserta hanya bisa mendapat manfaat Kartu Pra Kerja sekali seumur hidup dengan total
bantuan sebesar Rp 3.550.000.

Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca
pelatihan sebesar Rp 600 ribu yang diberikan sebanyak empat kali, dan insentif survei
kebekerjaan dengan total Rp 150 ribu.

(Tribunnews.com/Rica Agustina, Kompas.com/Ade Miranti Karunia) Artikel ini telah tayang di
Tribunjakarta.com dengan judul Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang 4 Dibuka Pekan
Depan: Kuota Lebih Banyak dari Sebelumnya.

112