Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020

RATUSAN ANGGOTA KSPI DESAK PEMBAHASAN OMNIBUS LAW SEGERA
DIHENTIKAN

- Jakarta- Ratusan buruh melakukan aksi ke DPR RI Senin, (3/8/2020). Aksi ini dilakukan
sehubungan dengan adanya informasi jika Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan
melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang terkesan diam-diam dan dadakan.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, aksi serupa juga
akan diakukan secara bergelombang di berbagai provinsi, dan puncaknya adalah tanggal 14
Agustus 2020 bersamaan dengan sidang Paripurna DPR RI yang akan diikuti puluhan ribu buruh.

"KSPI menyesalkan dan mengutuk keras sikap Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang
terkesan melakukan rapat diam-diam dan dadakan, yang melanggar undang undang
keterbukaan informasi yang menjadi hak publik" kata Said Iqbal, yang ditemui di depan pintu
gedung DPR/MPR Senayan.Senin (3/8/2020) Ironisnya, pembahasan omnibus law tetap
dilakukan meskipun DPR sedang reses, dengan berlindung "di ketiak" pimpinan DPR RI yang
katanya sudah memberi izin.

"Mereka, patut diduga, seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan
kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan," lanjutnya.

"Kami bertanya-tanya. Ada kepentingan apa, sehingga para anggota Panja Baleg Omnibus Law
tersebut ngebut membahas RUU yang banyak ditolak berbagai pihak ini? Padahal omnibus law
menyangkut kepentingan rakyat dan akan berdampak 30 hingga 40 tahun ke depan bagi Bangsa
Indonesia, tetapi justru pembahasannya dilakukan dengan terburu-buru dan diam-diam."
Dalam hal ini, KSPI meminta agar omnibus law dihentikan pembahasannya. Selanjutnya, DPR
bersama pemerintah fokus pada strategi pencegahan darurat PHK yang mengancam jutaan
buruh. KSPI menilai, sampai saat ini belum melihat ada roadmap (peta jalan) dari Menteri
Ketenagakerjaan dan Menko Perekonomian terkait strategi untuk mencegah darurat PHK massal
akibat covid-19.

Menurut Said Iqbal, khusus untuk anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen saja, selama
pandemi ini sudah 96 ribu orang dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.
Sedangkan yang di PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan.
Sedangkan yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat
pekerja terjadi di 15 perusahaan.

Adapun permasalahan mendasar yang ditolak KSPI dari omnibus law yang merugikan buruh dan
rakyat kecil adalah menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah
pe rjam di bawah upah minimum, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang
penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsorcing
dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif
dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti,
mempermudah masuknya TKA buruh kasar di Indonesia tanpa izin tertulis menteri, mereduksi
jaminan kesehatan dan pensiun buruh dengan sistem outsourcing seumur hidup, mudahnya
PHK sewenang wenang tanpa izin pengadilan perburuhan, menghapus beberapa hak
perlindungan bagi pekerja perempuan, dan hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha
ketika tidak membayar upah minimum dan hak buruh lainnya..

116