Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 121
"Kami bertanya-tanya. Ada kepentingan apa sehingga para anggota Panja Baleg Omnibus Law
tersebut ngebut membahas RUU yang banyak ditolak berbagai pihak ini? Padahal omnibus law
menyangkut kepentingan rakyat dan akan berdampak 30 hingga 40 tahun ke depan bagi Bangsa
Indonesia. Tetapi justru pembahasannya dilakukan dengan terburu-buru dan diam-diam,"
katanya melalui keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).
Iqbal menegaskan, jika Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah melanggar undang-
undang keterbukaan informasi yang menjadi hak publik. Ironisnya, pembahasan omnibus law
tetap dilakukan meskipun DPR sedang reses.
"Mereka, patut diduga, seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan
kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan," lanjutnya.
Dalam hal ini, imbuh Iqbal, KSPI meminta agar omnibus law dihentikan pembahasannya.
Selanjutnya, DPR bersama pemerintah fokus pada strategi pencegahan darurat pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang mengancam jutaan buruh. Menurut Iqbal, khusus untuk anggota
KSPI di sektor tekstil dan garmen saja, selama pandemi ini sudah 96.000 orang buruh
dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.
Sedangkan buruh yang terkena PHK sudah mencapai kisaran 100.000 orang yang tersebar di
57 perusahaan. Sementara, yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam
perudingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan. Sebelumnya, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasi terhadap Tim Tripartit yang telah bersama-
sama menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
Tim Tripartit yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah secara intens
terus berdialog selama hampir sebulan untuk membahas subtansi RUU Cipta Kerja klaster
Ketenagakerjaan ini.
"Untuk selanjutnya saya selaku penerima amanat dari Menko Perekonomian maka kami akan
menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dari Tim
Tripartit ini kepada Menko Perekonomian. Untuk kemudian diserahkan ke DPR untuk proses
pembahasan berikutnya," ujarnya..
120
