Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 123
KSPI DESAK DPR HENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW
Ratusan buruh kembali melakukan aksi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). Aksi ini
dilakukan sehubungan dengan adanya informasi bahwa Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta
Kerja akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut yang terkesan diam-diam dan dadakan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, aksi serupa
juga akan diakukan secara bergelombang di berbagai provinsi dan puncaknya adalah tanggal
14 Agustus 2020 bersamaan dengan sidang paripurna DPR yang akan diikuti puluhan ribu buruh.
"KSPI menyesalkan dan mengutuk keras sikap panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang
terkesan melakukan rapat diam-diam dan dadakan, yang melanggar undang undang
keterbukaan informasi yang menjadi hak publik," kata Said Iqbal.
Ironisnya, kata Said Iqbal, pembahasan Omnibus Law tetap dilakukan meskipun DPR sedang
reses. Said Iqbal menyebut hal itu dilakukan para wakil rakyat dengan berlindung "di ketiak"
pimpinan DPR yang sudah memberikan izin membahas RUU tersebut.
"Mereka, patut diduga, seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan
kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan," ujarnya.
Ratusan buruh kembali melakukan aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto:
MP/Ponco Sulaksono)
"Kami bertanya-tanya. Ada kepentingan apa, sehingga para anggota Panja Baleg Omnibus Law
tersebut ngebut membahas RUU yang banyak ditolak berbagai pihak ini? Padahal omnibus law
menyangkut kepentingan rakyat dan akan berdampak 30 hingga 40 tahun ke depan bagi bangsa
Indonesia, tetapi justru pembahasannya dilakukan dengan terburu-buru dan diam-diam."
KSPI meminta agar pembahasan Omnibus Law dihentikan. DPR bersama pemerintah diminta
fokus pada strategi pencegahan darurat PHK yang mengancam jutaan buruh. KSPI menilai,
sampai saat ini belum ada roadmap (peta jalan) dari Menteri Ketenagakerjaan dan Menko
Perekonomian terkait strategi untuk mencegah darurat PHK massal akibat COVID-19. Menurut
Said Iqbal, khusus untuk anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen saja, selama pandemi ini
sudah 96 ribu orang dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh. Sedangkan
yang di PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan.
"Sementara yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat
pekerja terjadi di 15 perusahaan," kata Said Iqbal. (Pon) .
122
