Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 126
Judul Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Omnibus Law RUU Ciptaker
Dilanjutkan DPR
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/08/03/134554/buruh-ancam-
mogok-nasional-jika-omnibus-law-ruu-ciptaker-dilanjutkan-dpr
Jurnalis Agung Sandy Lesmana
Tanggal 2020-08-03 13:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Ridwan Azis (anggota Majelis Nasional KSPI) Informasi yang kami dapat sampai hari
ini pun draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak diubah, draf itu tidak ada yang didrop atau
tidak ada yang diperbaiki
negative - Ridwan Azis (anggota Majelis Nasional KSPI) Kalau dalam 1 atau 2 bulan kami lakukan
komunikasi tak ada pengaruh apa-apa. Kalau dengan demikian tidak ada plihan bagi kami, kami
akan melakukan aksi besar dan sangat dimungkinkan kami akan melakukan aksi mogok nasional
bila ini dipaksakan
neutral - Ridwan Azis (anggota Majelis Nasional KSPI) Masa reses tidak boleh melakukan
persidangan, tapi ini faktanya ada. Kedua, sampai hari ini presiden Jokowi dan ketua DPR mba
Puan itu belum menyatakan mencabut tentang di- pending -nya RUU Cipta Kerja di klaster
ketenagakerjaan
positive - Ridwan Azis (anggota Majelis Nasional KSPI) Kalau tidak kami akan melakukan terus
menerus untuk aksi di depan Gedung DPR
Ringkasan
Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI )
mengancam akan melakukan aksi mogok kerja secara nasional jika pembahasan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja di DPR RI tak ditunda atau diperbaiki. Selain itu, para buruh juga akan
menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran pada 14 Agustus mendatang di depan Gedung
DPR RI.
BURUH ANCAM MOGOK NASIONAL JIKA OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER
DILANJUTKAN DPR
Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI )
mengancam akan melakukan aksi mogok kerja secara nasional jika pembahasan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja di DPR RI tak ditunda atau diperbaiki.
125
