Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 112
Pihak PMO memastikan, kuota penerima manfaat pada gelombang ini lebih banyak dibanding
gelombang sebelumnya.
Meski demikian, PMO tidak menyebut secara pasti penambahan angka pendaftar yang bakal
diterima menjadi peserta Kartu Pra Kerja.
"Kuota jumlah penerima Kartu Pra Kerja per gelombang 4 akan jauh lebih besar daripada 3
gelombang sebelumnya," kata Manajemen Pelaksana dikutip dari Kompas.com
(TribunJatim.com Network ).
Dalam keterangan tertulis, Manajemen Pelaksana (PMO) turut menjelaskan alasan ditundanya
pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang 4.
Yakni karena saat ini Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) yang merupakan
turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2020 sedang tahap penyelesaian.
Selain itu, kesepakatan dengan berbagai Kementerian dan Lembaga juga sedang dalam proses.
"Manajemen Pelaksana sedang menyiapkan hal-hal teknis untuk mengakomodasi Perpres,
Permenko baru dan arah kebijakan Komite," jelasnya.
Sebelumnya, direncanakan pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang 4 akan berlangsung pada
akhir Mei atau setelah Idul Fitri.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky juga
sempat mengumumkan, pihaknya akan membuka pendaftaran pada akhir Juli.
Namun demikian, realisasi pembukaan pendaftaraan terus diundur lantaran pemerintah tengah
melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk pelaksanaan program.
Adapun hasil evaluasi, di antaranya yakni perubahan pada kriteria penerima manfaat Kartu Pra
Kerja yang semakin diperketat.
Hal itu dilakukan mengingat pada pelaksanaan batch sebelumnya ditemukan beberapa peserta
yang tidak tepat sasaran.
Prioritas kepesertaan Kartu Pra Kerja saat ini adalah pekerja/buruh yang dirumahkan, dan
pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).
Sementara pejabat negara atau ASN tidak diperkenankan mengikuti program unggulan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye ini.
Peraturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020,
yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020.
Dalam perpres tersebut tak hanya mengatur soal kriteria penerima manfaat, tetapi juga
membahas mengenai pengembalian insentif.
Peserta Kartu Pra Kerja gelombang 1, 2, dan 3 yang tidak memenuhi ketentuan, wajib
mengembalikan insentif atau bantuan biaya pelatihan kepada negara.
Peserta yang tidak mengembalikan insentif dalam jangka waktu 60 hari akan dikenai sanksi.
Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada peserta
tersebut.
111
