Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 175
Informasi tersebut diperoleh Arda dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker.
"Ada 14 negara yang dimungkinkan. Tapi ini baru informasi lisan dari Dirjen. Tentunya nanti
akan ada ke-putusan Dirjen," jelas Arda saat dihubungi Tribun Bali melalui sambungan telepon
dari Denpasar, Minggu (2/8).
Ke-14 negara yang dimaksud yakni Aljazair, Australia, Hongkong, Korea Selatan, Kuwait,
Maladewa, Nigeria, Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe.
Bagi PMI penempatan Taiwan sudah dibuka untuk semua sektor pekerjaan. Sementara untuk
penempatan Australia, Korea Selatan, Nigeria, dan Polandia juga dibuka untuk semua sektor,
namun terbatas pada pemberi kerja berbadan hukum.
Negara Kuwait juga dibuka untuk semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, namun
dikecualikan untuk sektor kesehatan.
Kemudian untuk negara lainnya belum dibuka semua sektor, seperti Aljazair baru dibuka khusus
konstruksi, Hongkong untuk domestik dan Maladewa serta Turki untuk hospitality.
Uni Emirat Arab juga dibuka untuk hospitality, namun dikecualikan untuk sektor kesehatan.
Selanjutnya untuk negara Zambia dan Zimbabwe baru dibuka khusus untuk sektor
pertambangan.
Skema memberangkatkan pekerja ke berbagai negara tersebut juga berbeda, ada yang melalui
goverment to government (G to G), private toprovate (P to P), untuk kepentingan perusahaan
sendiri (UKPS) dan/atau PMI perseorangan.
Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, menerbitkan Keputusan Menteri nomor 294
tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru. Terbitnya peraturan ini sekaligus mencabut Kep-menaker Nomor 151 Tahun
2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Arda menuturkan, PMI yang diprioritaskan berangkat bekerja yakni mereka yang sudah siap
secara administrasi, baik dari segi visa, memiliki surat resmi penempatan tenaga migran
Indonesia (SP2MI) dan sebagainya.
Para calon PMI yang sudah memiliki syarat lengkap ini sebenarnya sudah mau berangkat
beberapa waktu lalu, namun karena pandemi Corona-virus Disease 2019 (Covid-19) dan adanya
Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020, mereka tidak bisa berangkat.
"Karena itu saya berharap sepanjang calon PMI sudah memiliki syarat lengkap maka dipersilakan
untuk berangkat," tandasnya.
Arda menambahkan, jika seandainya ada PMI asal Bali yang bakal berangkat bekerja ke luar
negeri, pihaknya bakal melakukan pendataan melalui aplikasi. Saat mendaftar melalui aplikasi
tersebut, ada beberapa bahan yang harus diunggah oleh PMI, seperti Kartu Tanda Penduduk
(KTP), surat persetujuan dari keluarga, surat perjanjian kerja dengan pihak perusahaan, surat
keterangan sehat, dan surat keikutsertaan dalam jaminan sosial kesehatan.
Tak hanya itu, PMI juga wajib mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi sehingga suatu saat
bisa dikontak oleh pihak Disnaker ESDM Provinsi Bali. "Aplikasi kemarin sudah diumumkan oleh
Komin-fos sebenarnya sudah siap. Ketika update diri, tidak hanya untuk mereka yang sempat
pulang ke Bali, tetapi juga bagi PMI yang masih ada di luar negeri. Jadi mereka yang masih di
luar negeri jadi bisa update diri,"jelasnya, (sui)
174
